Prabowo Akan Bentuk Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR, Ini Kata Menteri Basuki

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 12 September 2024 11:53 WIB

Foto udara kompleks perumahan baru di kawasan Sukamulya, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 2 September 2024. Dengan demikian, total kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto, yang akan dilantik paa 20 Oktober 2024, akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan alasan agar bisa lebih efektif menyediakan rumah bagi masyarakat.

Rencana itu diungkapkan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Prabowo menargetkan membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024), Kementerian Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan mendatang dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan Kementerian Perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus," ujar Basuki di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.

Menurut dia, pemisahan Kementerian Perumahan dari PUPR juga dapat membantu program tiga juta rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Itu bagus menurut saya, dengan adanya rencana, karena presiden terpilih punya program tiga juta rumah per tahun untuk perkotaan, untuk pedesaan. Jadi dengan adanya Kementerian Perumahan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan lebih fokus lagi," katanya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Strategi Transformasi Bangsa

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian program sejuta rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.

PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah dengan capaian dari 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit.

Pada 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan Program Rumah Susun 1000 Tower untuk menyediakan tempat tinggal layak huni dengan harga terjangkau di pusat kota dalam bentuk apartemen atau rumah susun.

Namun program itu tidak mencapai target, karena baru terealisasi 10 persen karena tiga kendala, yaitu masalah lahan, infrastruktur dan distribusi.

Pilihan Editor BMKG: Jawa Barat Masuk Musim Hujan Awal Oktober, Jakarta Hujan Ringan

Berita terkait

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

6 menit lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana, Jubir PDIP Berharap Bisa Dilakukan Sebelum 20 Oktober

1 jam lalu

Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana, Jubir PDIP Berharap Bisa Dilakukan Sebelum 20 Oktober

Jubir PDIP Chico Hakim mengungkapkan, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo masih diupayakan.

Baca Selengkapnya

Said Abdullah Sebut Tak Ada Pembahasan Kabinet antara PDIP dan Gerindra

2 jam lalu

Said Abdullah Sebut Tak Ada Pembahasan Kabinet antara PDIP dan Gerindra

Said Abdullah mengklaim bahwa tidak ada pembahasan soal kabinet antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Rencana Prabowo Subianto Membentuk Kabinet Zaken Sulit Diwujudkan Akibat Koalisi Gemuk

2 jam lalu

Rencana Prabowo Subianto Membentuk Kabinet Zaken Sulit Diwujudkan Akibat Koalisi Gemuk

Keinginan Prabowo membentuk kabinet zaken dinilai hanya gimik politik.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons ihwal PKB Rekrut Kaum Muda Jadi Pengurus, Ada Ais dan Gielbran

4 jam lalu

Ragam Respons ihwal PKB Rekrut Kaum Muda Jadi Pengurus, Ada Ais dan Gielbran

Ais Shafiyah Asfar ditunjuk sebagai Ketua Harian PKB dan Gielbran M. Noor sebagai Wakil Ketua Harian. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Seputar Acara Partai Buruh: Prabowo Batal Hadir, Pidato Virtual hingga Reaksi Kader-Simpatisan

5 jam lalu

Seputar Acara Partai Buruh: Prabowo Batal Hadir, Pidato Virtual hingga Reaksi Kader-Simpatisan

Presiden Terpilih Prabowo Subianto batal hadir di acara Partai Buruh. Prabowo menyampaikan sambutannya lewat pidato.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kementerian Baru di Kabinet Prabowo, Wamenkeu Thomas Djiwandono Bilang Begini

5 jam lalu

Soal Dana Kementerian Baru di Kabinet Prabowo, Wamenkeu Thomas Djiwandono Bilang Begini

Thomas Djiwandono mengatakan Prabowo turut memberikan masukan dalam proses perumusan anggaran pembentukan kementerian baru.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

7 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

8 jam lalu

Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

9 jam lalu

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum pernah membahas rencana pemisahan Kementerian PUPR bersama Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya