Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Kamis, 12 September 2024 07:00 WIB

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan saat ini 70 persen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan jenis bahan bakar subsidi. Menurutnya, adanya perampasan hak dalam bahan bakar subsidi itu merupakan bagian dari pemborosan.

Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan jika penggunaan bahan bakar bersubsidi yang tidak tepat sasaran, maka anggarannya dapat dialokasikan menjadi pemanfaatan sektor ekonomi pembangunan lainnya.

"Boleh dikatakan sekarang 70 persen dari pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang tidak berhak. Jadi artinya ada pemborosan dari BBM bersubsidi itu, padahal kalau anggaran itu bisa dihemat dan dipergunakan untuk sektor pembangunan ekonomi lainnya ya tentukan itu bisa sangat bermanfaat," jelas Eddy saat ditemui wartawan di Auditorium Mega Bank Jakarta pada, Rabu, 11 September 2024.

Sementara itu, Eddy menilai bahwa saat ini tidak ada penimbunan terkait BBM bersubsidi itu. Hal tersebut, kata dia, isu penimbunan BBM bersubsidi disebabkan sering terjadinya jenis bahan bakar Pertalite dan Solar yang kerap habis di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU.

"Kalau penimbunan saya kira aparat penegak hukum langsung bergerak kalau Pertamina distribusinya itu tentu pasti akan lancar, kalau ada laporan ke kami pasti kami akan melakukan pemanggilan terhadap Pertamina untuk meminta masukan Pertamina dalam hal ini," kata Eddy.

Advertising
Advertising

Menurut Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), ia tidak melihat adanya unsur kesengajaan penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak Pertamina. Meskipun demikian, Eddy menegaskan adanya penimbunan itu selalu terjadi, namun dilakukan secara sporadis atau tidak dilakukan secara umum.

"Tetapi kami tidak melihat seperti itu, tetapi secara sporadis ada, tetapi saya tidak melihat bahwa ada kesengajaan untuk membatasi Pertalite kedepannya," ungkapnya.

Eddy mengklaim bahwa saat ini masyarakat juga membeli jenis bahan bakar non-subsidi. Ia mengatakan jenis bahan bakar itu yakni Pertamax.

Meskipun demikian, Eddy mengungkapkan masyarakat yang menggunakan jenis bahan bakar Pertamax, adalah pengguna yang memahami kapasitas konsumsi kendaraannya. Ia menilai bahwa jenis bahan bakar Pertamax nantinya tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan.

"Jangan salah juga ya bahwa Pertamax itu juga sekarang cukup dibeli oleh masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kendaraan yang memang hanya bisa mengkonsumsi BBM Pertamax. Sehingga nanti kedepannya juga saya kira lonjakannya tidak akan terlalu signifikan," ujar Eddy.

Eddy menilai bahwa jika lonjakan harga yang akan terjadi bisa dilakukan apabila sosialisasi yang dilakukan secara tepat. Sehingga, kata dia, kebijakan terhadap kenaikan harga BBM nantinya dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

"Apalagi kalau sosialisasinya itu dilaksanakan secara baik, yang paling penting sosialisasinya jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik itu menjadi buruk hanya karena sosialisasinya itu tidak tuntas," Imbuhnya.

Pilihan Editor: Budi Arie soal Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum

Berita terkait

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

58 menit lalu

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

2 jam lalu

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

7 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

18 jam lalu

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

19 jam lalu

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

1 hari lalu

Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

Sunan Kalijaga, sangat menyayangkan bahwa dari pihak Binus School Simprug maupun pengacara terduga pelaku yang menyebut sebagai perkelahian.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

1 hari lalu

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

Komisi III DPR sepakat untuk mengesahkan revisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 di periode berikutnya, karena keterbatasan waktu.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

1 hari lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

1 hari lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya