DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

Rabu, 11 September 2024 19:20 WIB

Suasana rapat kerja dan dengar pendapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Ikhsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan alokasi anggaran Rp 6,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025. Hal tersebut disahkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dalam rapat kerja pada Rabu, 11 September 2024.

"Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian Perhubungan sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 6.690.185.363," ujar Ridwan.

Ridwan mengatakan Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan pada rapat selanjutnya. "Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan sepakat akan membahas pemanfaatan dan pengalokasian penambahan anggaran tersebut pada rapat mendatang," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sudah menyepakati pagu anggaran untuk Kemenhub tahun 2025 sebesar RP 24,76 triliun. Anggaran itu akan didistribusikan pada belanja pegawai senilai Rp 4.768.972.769 (19 persen), belanja barang Rp 4.590.389.756 (19 persen), dan belanja nonoperasional sebesar Rp 15.406.611.978 (62 persen).

Dengan penambahan sebesar Rp 6,69 triliun, anggaran yang dimiliki Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 31,45 triliun. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mengalokasikan anggaran itu kepada tiga direktorat jenderal di kementeriannya. "Tiga Dirjen yang mendapat alokasi, Dirjen Perhubungan Darat Rp 1,1 Triliun, Perhubungan Udara Rp 997 Miliar, Dirjen Perkeretaapian Rp4,5 Triliun," ujar Budi Karya.

Advertising
Advertising

Namun, Kementerian Perhubungan belum bisa memberikan rincian detail. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa anggaran tersebut akan memenuhi kewajiban untuk subsidi dan aspirasi masyarakat. "Yang penting kami memenuhi kewajiban untuk subsidi dan aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan," ujar dia.

Pilihan editor: Rosan Roeslani Optimistis Target Investasi Rp 1.650 Triliun Terwujud Tahun Ini

Berita terkait

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

12 menit lalu

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

2 jam lalu

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

6 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

18 jam lalu

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

18 jam lalu

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

1 hari lalu

Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

Sunan Kalijaga, sangat menyayangkan bahwa dari pihak Binus School Simprug maupun pengacara terduga pelaku yang menyebut sebagai perkelahian.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

1 hari lalu

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

Komisi III DPR sepakat untuk mengesahkan revisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 di periode berikutnya, karena keterbatasan waktu.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

1 hari lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

1 hari lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya