TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.

"Sidang Dewan yang kami hormati, perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota BPK RI 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Anggota DPR yang hadir pun kompak memberikan persetujuan atas laporan hasil fit and proper test terhadap kelima anggota BPK tersebut.

"Setuju," jawab serempak para anggota DPR.

Kelima anggota BPK terpilih tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan. Mereka akan bergabung dengan anggota BPK yang belum habis masa jabatannya: Nyoman Adhi Suryadnyana, Isma Yatun, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, dan Slamet Edy Purnomo

Sebelumnya, lima orang yang terpilih sebagai anggota BPK tersebut menjalani rangkaian fit and proper test di Komisi XI DPR sejak 2 September 2024. Sebanyak 75 calon anggota BPK menjalani tes itu.

Pembukaan seleksi calon Anggota BPK dilakukan pada 19 Juni 2024 dan pendaftaran dilakukan sejak 20 Juni hingga 4 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menjelaskan bahwa pihaknya telah memverifikasi berkas dan pengesahan calon anggota BPK sebanyak 75 orang.

“Pada 2-4 September 2024, Komisi XI DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan di mana enam orang calon mengundurkan diri. Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka komisi XI DPR RI pada 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," ujarnya.

3 Anggota BPK dari Parpol

Lima orang anggota baru BPK itu terdiri dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, politikus Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan Subchi Badawi, auditor BPK Akhsanul Khaq, dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Budi Prijono.

Daniel Lumban Tobing

Daniel lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 14 Desember 1967. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Takushoku University, Tokyo pada 1987 dan Kyoto University, Kyoto, Jepang pada 1993. Tak hanya itu, dia juga memiliki beberapa sertifikasi, meliputi Certified State Finance Auditor (2019), Certified Forensic Auditor (2020), dan Certifie Internal Audit Executive (2021).

Daniel kini menjadi anggota II BPK sejak 2022, dari sebelumnya menjabat sebagai anggota VII BPK periode 2019-2022. Dia diketahui juga pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR (2009-2014), anggota Komisi IV DPR (2009-2010), anggota Komisi VI DPR (2010-2014), anggota Komisi IX DPR (2014-2017), dan anggota Komisi VI DPR (2017-2019).

Sebelum bekerja di lembaga negara, Daniel lebih dahulu mengawali kariernya di perusahaan swasta sebagai Management PT Hirose Electric Indonesia (1993-1997) dan General Manager PT Indonesia Epson Industry (1997-2009). Sementara organisasi yang pernah diikutinya adalah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang (1991-1993), Gabungan Elektronika Jakarta (2004-2009), serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2010-2015).

Bobby Adhityo Rizaldi

Bobby lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974. Dia adalah lulusan Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Trisakti (1991-1995) dan meraih gelar Magister of Business Administration (MBA) dari Cleveland State University, Amerika Serikat (1996-1998).

Riwayat pekerjaannya dimulai dari Kantor Akuntan Publik (KAP) KPMG Hanadi Sujendro dan Rekan (1994-1995). Bobby selanjutnya beberapa kali pindah perusahaan, mulai dari Robert Half Inc (1998-1999), Deloitte Touche Tohmatsu (1999-2002), hingga Conocophillips Indonesia Inc (2002-2004).

Pada 2004, Bobby mulai bekerja di lembaga negara, yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas hingga 2008. Dia pun kemudian mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan kembali terpilih sebagai Anggota DPR Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan II pada periode 2014-2019.

Fathan Subchi Badawi

Fathan merupakan Anggota DPR Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah II sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah pada 11 Februari 1970 itu kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi XI dan Sekretaris Fraksi PKB DPR.

Selain periode 2019-2024, Fathan sebelumnya juga terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2014-2019. Sementara di lingkup organisasi, Fathan juga menjadi Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ika PMII) DKI Jakarta dan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Demak se-Jabodetabek periode 2017-2022.

Fathan diketahui pernah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPR RI Fraksi PKB Fathan sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha John Alfred (HA),” ujar Juru Bicara KPK kala itu, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Akhsanul Khaq

Akhsanul dilantik menjadi Auditor Utama Keuangan Negara I (Tortama KN I) BPK di Auditorium BPK, Jakarta pada Jumat, 1 Juli 2022. Pelantikan itu didasarkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TPA Tahun 2022 dan Keppres Nomor 77/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPK.

Akhsanul terpantau beberapa kali muncul di hadapan publik, salah satunya saat pertemuan akhir (exit meeting) penyerahan laporan temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2023 pada Juni lalu. Dia kala itu berperan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tortama KN I BPK.

Dalam exit meeting tersebut, Akhsanul mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kemenkumham hingga sebanyak 14 kali. “Capaian ini mencerminkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenkumham dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik,” ucap Akhsanul di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Budi Prijono

Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Budi Prijono merupakan lulusan Perwira Pertama (Pama) Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang Akademi TNI) pada 1988. Dia kini menjabat sebagai Irjen Kemhan sejak 27 Juni 2022.

Pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur pada 16 Juni 1966 tersebut mengawali karier kemiliterannya sebagai Danton Bekhar Kihub Brigib VI/2 Kostrad pada 1989. Kemudian, dia juga pernah menjadi Dankihub Brigif VI/2 Kostrad (1993), Dansubdenhar Hub Kostrad (1997), Dandenma Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999), dan Gumil Gol VI Teknika Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999).

Selanjutnya, menjadi Kasiorg/Dok Depkom Pusdikhub Dithubad (2001), Kasipam Pusdikhub Kodiklat TNI AD (2002), Pamen Kodiklat TNI AD (Dik Seskoad) (2003), Kabagrenkon Subdit Binkom Dithubad (2003), Pa Hub Divif 2 Kostrad (2004), Kabagrenproggar Set Dithubad (2004), Pamen Dithubad (Tugas Pbb Milobs) (2006), Pabandya-3/Dalprog Spaban V/Srenad (2007), Pabandya-1/Renproggartin Srenad (2008), dan Kahubdam IV/DIP (2009).

Berikutnya, sebagai Pgs. Asrendam IV/DIP (2010), Asren Kasdam XVI/PTM (2010), Paban I/Ren Sterad (2011), Paban III/ Litbangasro (2012), Paban II/ Renproggar (2012), Paban IV/Renproggar Srenad (2012), Pamen Denma Mabesad (Dik Lemhannas) (2014), Paban I/Ren Slogad (2014), Dirhubad (2015), Komandan Satkomlek TNI (2017), Kabaranahan Kemhan (2019), dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (2020).

Pilihan Editor Hari Ini Pendaftaran CPNS Terakhir: E-Materai Beres, Formasi Sepi Peminat dan 245 Ribu Pelamar Tak Lolos Verfikasi