Kalla: Separuh Buruh di Batam Ditargetkan Tinggal di Rusunawa

Reporter

Editor

Jumat, 7 Agustus 2009 19:50 WIB

TEMPO Interaktif, Batam - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah menargetkan dalam tiga hingga empat tahun mendatang sekitar 50 persen buruh di Batam sudah tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Saat ini, pembangunan sudah berlangsung namun baru sembilan persen buruh yang bisa menempati rusunawa.

"Saya kecewa, (buruh yang menempati apartemen) ini baru dicapai sembilan persen," kata Wapres Kalla di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Batam, sebelum bertolak ke Jakarta, Jumat (7/8). Kalla sebelumnya meninjau pembangunan rusunawa di Sekupang I dan Muka Kuning, Kota Batam.

Kalla menyatakan dengan tinggal di rusunawa maka buruh akan lebih nyaman dan dekat dengan tempat kerja. Ia menyatakan sebagian besar buruh yang bekerja di Batam adalah penduduk pendatang. "Mereka itu pendatang, jadi yang paling cocok rusunawa yang dibayar perusahaannya," ucapnya.

Untuk mengakomodasi 50 persen buruh yang ada di Batam, kata Kalla, berarti harus dibangun sekitar 400 lebih menara kembar rusunawa. Untuk mempercepat pembangunannya, Kalla menginstruksikan agar Jamsostek, instansi pemerintah terkait, dan pemerntah daerah harus bekerja keras. Persoalan yang masih membelit, seperti persoalan tanah, diminta untuk segera diselesaikan.

Kepala Dinas Tata Kota, Kota Batam, Gintoyono menyatakan tahun ini 48 menara kembar rumah susun sewa sudah dibangun. Hingga 2014, ditargetkan 100 menara kembar selesai dibangun.

Menurut dia, pembangunan tersebut bisa mengatasi persoalan rumah bermasalah dan ketersediaan tempat tinggal untuk pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah. "Rusunawa juga mendekatkan rumah ke tempat kerjanya, memperpendek jarak, menghemat transportasi, dan mengamankan kepadata jalan raya," kata dia.

Pembangunan menara kembar dilakukan oleh Pemerintah Otorita Batam, Jamsostek, REI, Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurut dia, pembangunan satu unit menara kembar menghabiskan dana sekitar Rp 9,6 miliar. Satu unit menara kembar bisa dihuni sampai sepuluh kepala keluarga.

Rusunawa diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan dibawah 2 juta per bulan. Harga sewa tak boleh lebih dari 30 persen upah minimum di Batam yang sebesar Rp 1,050 juta. "Harga sewa masih lebih rendah dari itu," ungkapnya. Untuk lantai bawah Rp 240 ribu per bulan, harga semakin rendah untuk lantai di atasnya. Untuk lantai lima, misalnya, harga sewa hanya Rp 195 ribu per bulan.

GUNANTO E.S. | RUMBADI DALLE

Berita terkait

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

4 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

7 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

8 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

1 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

1 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

1 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

1 hari lalu

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

Jusuf Kalla alias JK akan bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) dengan terdakwa eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 hari lalu

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla akan hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG dengan terdakwa Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya