Pemerintah Klaim Tekan Angka Backlog Rumah Lewat Program Subsidi FLPP

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

Kamis, 29 Agustus 2024 09:30 WIB

Sejumlah pejabat menjawab kisruh soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola (BP) Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. Dari kiri ke kanan: Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan, Andra Sabta (baju biru); Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna; dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti. TEMPO/Han Revanda Putra.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya menekan angka backlog atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Alfian Arif pada gelar wicara yang diselenggarakan oleh Solopos Media Group (SMG) di Solo, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan saat ini kebutuhan perumahan di Indonesia sebesar 9,6 juta unit.

Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan lima tahun lalu di mana angka kebutuhan rumah di dalam negeri sebanyak 12,7 juta unit. Ia mengatakan penurunan tersebut salah satunya karena program kolaboratif yang dilakukan oleh BP Tapera dengan melibatkan banyak pihak.

Dengan upaya tersebut pihaknya optimistis pada tahun 2045 Indonesia bisa mencapai zero backlog. "Kami optimistis tercapai, dengan cara subsidi. Jadi 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pesisir," katanya.

Ia menilai langkah tersebut cukup efektif untuk menekan kebutuhan rumah oleh masyarakat. Jika dikategorikan berdasarkan pekerjaan, dikatakannya, pegawai swasta menjadi kelompok terbanyak pengakses pembiayaan FLPP, yakni sebesar 77,29 persen.

Sedangkan dari sisi kelompok usia, masyarakat dengan rentang umur 19-30 tahun menjadi kelompok terbesar pengakses pembiayaan FLPP. Ia mengatakan mereka yang mengakses fasilitas ini kebanyakan dengan upah di kisaran Rp2juta-4 juta/bulan.

Advertising
Advertising

Sementara itu, sampai dengan saat ini masih ada sekitar 3.800 unit rumah yang bisa diakses oleh pegawai negeri sipil (PNS) melalui Tapera. Secara keseluruhan, kuota rumah subsidi pada tahun ini sebanyak 166.000 unit. Angka ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 220.000. Meski demikian, pemerintah akan menambah kuota FLPP sebanyak 34.000 unit.

Pilihan editor: OJK Belum Temukan Indikasi Pegawai yang Diduga Terlibat Terima Gratifikasi Calon Emiten di BEI



Berita terkait

Penasihat Ekonomi Prabowo soal Alasan Perubahan Skema Subsidi BBM Jadi BLT: Untuk Jaga Daya Beli

11 jam lalu

Penasihat Ekonomi Prabowo soal Alasan Perubahan Skema Subsidi BBM Jadi BLT: Untuk Jaga Daya Beli

Rencana perubahan penyaluran subsidi BBM ke BLT dianggap dapat membantu menjaga daya beli.

Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Kebijakan Subsidi Baru Selesai dalam Dua Pekan

5 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Kebijakan Subsidi Baru Selesai dalam Dua Pekan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk merampungkan arah kebijakan subsidi baru dalam dua pekan ke depan.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mafia Solar di Kupang Dapat Ratusan Juta per Hari versi Rudy Soik

6 hari lalu

Begini Cara Mafia Solar di Kupang Dapat Ratusan Juta per Hari versi Rudy Soik

Rudy Soik mengungkap mafia solar di Kupang membeli solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp 6.800 per liter kemudian menjualnya dengan harga tinggi.

Baca Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN akan Manfaatkan Aset Bekas Pemerintah untuk Kejar Target 3 Juta Rumah

11 hari lalu

Kementerian ATR/BPN akan Manfaatkan Aset Bekas Pemerintah untuk Kejar Target 3 Juta Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan akan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terpakai untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pidato Prabowo Subianto Singgung Masih Banyak Subsidi Tak Tepat Sasaran

15 hari lalu

Pidato Prabowo Subianto Singgung Masih Banyak Subsidi Tak Tepat Sasaran

Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyebut hingga saat ini masih banyak subsidi yang tidak tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Profil Benny Laos, Pengusaha yang Tewas dalam Kebakaran Kapal; Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut akan Ditiru Prabowo

22 hari lalu

Terkini: Profil Benny Laos, Pengusaha yang Tewas dalam Kebakaran Kapal; Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut akan Ditiru Prabowo

Calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal setelah kapal yang dinaikinya bersama timnya terbakar.

Baca Selengkapnya

Terkini: Budi Karya Sebut Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dengan Infrastruktur, Timur Tengah Memanas Harga Emas Terus Naik

22 hari lalu

Terkini: Budi Karya Sebut Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dengan Infrastruktur, Timur Tengah Memanas Harga Emas Terus Naik

Budi Karya menyatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Prabowo bisa dicapai lewat pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya

Backlog 12,7 Juta Rumah, Bank Tanah dan SMF Teken MoU Penyediaan Rumah MBR

22 hari lalu

Backlog 12,7 Juta Rumah, Bank Tanah dan SMF Teken MoU Penyediaan Rumah MBR

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog). Apa isi perjanjian mereka?

Baca Selengkapnya

Syarat Gaji Penerima Rumah Subsidi Diusulkan Naik, Jadi Rp12 Juta dengan Tenor 40 Tahun

24 hari lalu

Syarat Gaji Penerima Rumah Subsidi Diusulkan Naik, Jadi Rp12 Juta dengan Tenor 40 Tahun

Pemerintah berencana menaikkan batas maksimum penghasilan penerima rumah subsidi menjadi Rp12 juta per bulan, tetapi dengan tenor 40 tahun.

Baca Selengkapnya

Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

31 hari lalu

Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

Kementerian ESDM merespon rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menggantikan subsidi BBM dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

Baca Selengkapnya