Tangerang dan Aceh Tengah Berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian

Reporter

Editor

Rabu, 5 Agustus 2009 09:12 WIB

TEMPO Interaktif, Ubud - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengungkapkan, lambannya pembangunan sistem keuangan negara terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antara kedua tingkat pemerintahan itu, katanya, pembangunan sistem keuangan di pemerintah daerah lebih lambat kemajuannya dibandingkan pusat.

Kondisi ini menggambarkan kemampuan daerah yang terbatas untuk membangun kelembagaannya, sehingga dapat menggunakan kekuasaan dan dana dalam rangka otonomi daerah untuk pembangunan daerah.

Anwar berharap, pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kedua, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan dapat lebih menaruh perhatian pada pembangunan sistem keuangan negara. Sehingga, dalam masa 3-4 tahun pertama masa pemerintahan SBY yang kedua tersebut, semua Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Departemen dan Lembaga Negara (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bisa mendapatkan opini pemeriksaan “wajar tanpa pengecualian” dari BPK.

Anwar menyebutkan, provinsi yang paling rendah menyerahkan rencana aksi perbaikan sistem keuangannya adalah Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara dan Jawa Tengah.

Data BPK, pada periode 2006-2008, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hanya ada 14 pemda yang memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian”. Antara lain, provinsi Gorontalo (dari 33 provinsi) dan 11 kabupaten atau kota dari 442 kabupaten atau kota yang wajib menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK.

Menurut Anwar, hanya kota Tangerang dan Kabupaten Aceh Tengah yang memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian” selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada 2007-2008. Sebagian besar dari provinsi serta kabupaten atau kota mendapatkan opini “wajar dengan pengecualian” dan sebanyak 15 pemda pada 2008 mendapatkan opini “tidak wajar”. Salah satu masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah belum jelasnya administrasi pemindahan aset pusat ke daerah dalam rangka otonomi daerah.

NIEKE INDRIETTA

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

38 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

41 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

41 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

41 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

42 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

42 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

42 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

43 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

46 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya