Dari Politikus sampai Auditor Utama Keuangan Negara, Berikut 10 Nama Kandidat Anggota BPK

Reporter

Linda Lestari

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 21 Agustus 2024 10:50 WIB

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merilis 10 nama terbaik calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2024-2029 berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengungkapkan ke-10 nama tersebut yakni Mukhamad Misbakhun, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Jon Erizal, Laodi Nusriadi, Fathan, Habi Anshory, Hendra Susanto, dan Izhari Mawardi.

"Pertimbangan ini disusun secara berurutan berdasarkan penilaian dari peraih nilai tertinggi," ujar Elviana dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.

Elviana menyebut hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota BPK tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Nantinya DPR akan turut melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 75 calon Anggota BPK.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan pertimbangan tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dari DPD akan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak DPD menerima surat permintaan pertimbangan dari pimpinan DPR. Adapun DPD menerima surat dari pimpinan DPR perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK pada 16 Juli 2024. Oleh karena itu, Komite IV DPD meminta Sidang Paripurna ke-13 DPD RI mengesahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK tersebut sebagai keputusan DPD.

Advertising
Advertising

Elviana menuturkan DPD telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 72 dari 75 kandidat anggota BPK pada Senin dan Selasa (12 dan 13 Agustus 2024). Selanjutnya, lembaga para senator membuat pertimbangan tentang bakal calon anggota BPK berdasarkan penilaian hasil uji kepatutan dan kelayakan.

“DPD memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik dan didapat 10 nama teratas,” kata Elviana.

Sebagai informasi, Mukhamad Misbakhun saat ini menjabat sebagai Anggota DPR, Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Daniel Lumban Tobing merupakan Anggota II BPK (petahana), Akhsanul Khaq merupakan Auditor Utama Keuangan Negara I BPK, serta Jon Erizal merupakan Anggota DPR.

Kemudian, Laodi Nusriadi merupakan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Fathan merupakan Anggota DPR, Habi Anshory merupakan Anggota DPR, Hendra Susanto merupakan Wakil Ketua BPK (petahana), dan Izhari Mawardi merupakan Politikus Partai Golkar.

Pilihan editor: Lolos Capim KPK, Ini Profil Eks Wakil BPK Agus Joko Pramono

Berita terkait

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

2 jam lalu

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

Baca Selengkapnya

Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

3 jam lalu

Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva menolak hasil munaslub yang menurutnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa sosok Hamdan Zoelva?

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya

Alasan Pemprov NTB Enggan Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024

4 jam lalu

Alasan Pemprov NTB Enggan Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024

Pemprov NTB masih menolak untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sebesar Rp231 miliar. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

5 jam lalu

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

DPR menyetujui anggaran untuk program unggulan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Siang Bergizi Gratis yang dijatah Rp 71 triliun.

Baca Selengkapnya

Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

6 jam lalu

Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

Nuroji menyatakan bahwa ia tidak merasa sangat bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia, karena mayoritas pemainnya merupakan hasil naturalisasi.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

7 jam lalu

DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara hari ini. Ada enam poin perubahan yang disepakati dalam revisi.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

7 jam lalu

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

9 jam lalu

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

10 jam lalu

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya