TEMPO Interaktif, Ubud, Bali - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedunia tengah menyusun sedikitnya lima pedoman untuk audit lingkungan internasional.

Ketua BPK Indonesia, Anwar Nasution, mengatakan pedoman itu untuk memeriksa kinerja pemerintahan masing-masing dalam menghadapi perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam. "Misalnya energi berkelanjutan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan," kata Anwar di Hotel Kamandanu, Ubud, Bali siang ini.

Pedoman itu disusun dalam pertemuan Kelompok Kerja Audit Lingkungan Hidup Badan Pemeriksa Keuangan se dunia ke-8 yang diselenggarakan di Bali, pada 3-6 Agustus. Dalam pertemuan ini, lembaga pemeriksa dari negara berkembang dan negara maju bekerja sama merumuskan pedoman yang komprehensif dan bisa diterapkan.

"Ini untuk menjamin agar pemerintah mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang memperhatikan aspek lingkungan," kata Anwar.

Menurut Anwar, pertemuan tersebut juga membahas rencana kerja Kelompok Kerja Audit Lingkungan Hidup Badan Pemeriksa Keuangan Internasional, terutama untuk proyek manajemen sumber daya alam dan perubahan iklim. Para peserta dari berbagai negara menyampaikan masukan dan menyamakan persepsi mengenai audit lingkungan hidup.

"Supaya hasil pemeriksaan BPK lebih berkualitas dan kualitas manajemen lingkungan dan sumber daya alam kita meningkat," tutur Anwar.

Tema kerja audit lingkungan hidup untuk periode 2008-2010 adalah perubahan iklim. Pasalnya, penyebab dan dampak perubahan iklim menjadi tantangan di banyak negara, khususnya di bidang lingkungan, sosial, ekonomi dan politik.

Sedangkan rencana kerjanya dalam periode tersebut antara lain, memperluas materi pedoman untuk lembaga pemeriksa, memfasilitasi kerja sama dan koordinasi audit, memperluas penyebaran dan pertukaran informasi dan pelatihan, meningkatkan kerja sama Kelompok Kerja Audit Lingkungan Hidup ini dengan organisasi internasional, serta memastikan efektivitas dan keberlanjutan Kelompok Kerja Audit Lingkungan.

Nieke Indrietta