Ketergantungan Beras Impor Meningkat, Indef: Swasembada Pangan Sulit Tercapai

Reporter

Cicilia Ocha

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 15 Agustus 2024 08:47 WIB

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyatakan keraguannya terkait kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Menurut dia, tantangan besar dalam produksi pangan, khususnya beras, membuat target swasembada pangan sulit terealisasi tanpa adanya upaya ekstensifikasi besar-besaran.

"Swasembada pangan itu berarti kita memproduksi barang tersebut untuk menutup kebutuhan kita 100 persen, no impor, tidak ada impor," ujar Tauhid saat ditemui Tempo di Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Mantan direktur eksekutif Indef ini menyatakan keraguannya pada swasembada pangan bila tak ada ekstensifikasi besar-besaran dalam 3 tahun. "Saya kurang yakin kalau misalnya sampai 3 tahun kita bisa swasembada, kalau tidak ada upaya ekstensifikasi besar-besaran," paparnya.

Tauhid menyoroti kenaikan angka impor beras yang telah dilakukan oleh Indonesia dari tahun ke tahun. "Kenyataannya pada tahun lalu kita masih mengimpor sekitar 2,4 hingga 3 juta ton beras. Tahun ini juga 3 juta ton, atau bahkan lebih," kata dia.

Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian swasembada pangan adalah laju konversi lahan subur di Pulau Jawa yang sangat cepat. Di sisi lain, upaya untuk membuka lahan baru di luar Jawa belum menunjukan hasil yang signifikan.

Advertising
Advertising

"Dalam lima tahun terakhir, meskipun sudah ada upaya untuk memperluas lahan di luar Jawa, produksi beras justru cenderung menurun," tambahnya.

Tauhid menambah, akan ada tantangan lain yang muncul dari program-program pemerintah, seperti program makan gratis. Akan ada permintaan kebutuhan domestik yang lebih besar dari sebelumnya. Menurut dia, dengan kebutuhan tambahan program makan gratis ini, upaya mencapai swasembada pangan akan semakin sulit jika tidak ada perluasan lahan yang signifikan.

"Kebutuhan domestik untuk konsumsi makan siang bergizi diperkirakan akan meningkat signifikan, bisa mencapai 4 hingga 6 juta ton per tahun," jelasnya.

Dia menekankan bahwa upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok juga berjalan lambat, dikarenakan adanya ketergantungan masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi beras. "Meskipun ada upaya diversifikasi pangan seperti pengenalan gandum, konsumsi beras masih mendominasi lebih dari 90 persen kebutuhan pangan kita. Ketergantungan ini membuat swasembada pangan semakin sulit tercapai,"

Pilihan Editor: Viral karena Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka

Berita terkait

Bulog Gelar Indonesia International Rice Conference di Bali, Apa yang Akan Dibahas?

52 menit lalu

Bulog Gelar Indonesia International Rice Conference di Bali, Apa yang Akan Dibahas?

Acara Bulog bertajuk Rice Resilience: Adapting to Global Challenges ini berlangsung di International Convention Center - The Westin Nusa Dua, Bali.

Baca Selengkapnya

BPOM Setujui Impor Vaksin Mpox, Sudah Tersedia 2 Ribu Dosis Lebih

5 hari lalu

BPOM Setujui Impor Vaksin Mpox, Sudah Tersedia 2 Ribu Dosis Lebih

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pemerintah tak hanya mengimpor vaksin itu.

Baca Selengkapnya

Bulog akan Lanjutkan Impor Beras untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

6 hari lalu

Bulog akan Lanjutkan Impor Beras untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengaku akan lanjutkan impor beras. Untuk dukung program Makan Bergizi Gratis.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

6 hari lalu

Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi demurrage terulang. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

7 hari lalu

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

Pengamat pertanian dari CORE, Eliza Mardian, menyoroti langkah Menteri Erick Thohir merombak direksi Bulog. Serapan gabah petani dinilai belum maksima

Baca Selengkapnya

Teten Pastikan Aplikasi Temu asal Cina Belum Daftar Izin: Baru Urus HAKI

8 hari lalu

Teten Pastikan Aplikasi Temu asal Cina Belum Daftar Izin: Baru Urus HAKI

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki angkat bicara soal status aplikasi e-commerce asal Cina, Temu.

Baca Selengkapnya

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

10 hari lalu

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mengeluhkan turunnya utilisasi keramik nasional karena terdesak bajir barang impor dari Cina.

Baca Selengkapnya

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

12 hari lalu

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

Hippindo sebut rencana pemindahan jalur masuk belum tentu selesaikan masalah. Justru berpotensi hambat impor legal.

Baca Selengkapnya

Kritik Rencana Pemindahan Jalur Masuk Impor, Hippindo Sarankan Perbanyak Produksi Dalam Negeri

13 hari lalu

Kritik Rencana Pemindahan Jalur Masuk Impor, Hippindo Sarankan Perbanyak Produksi Dalam Negeri

Hippindo kritik rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia timur. Apa alternatifnya?

Baca Selengkapnya

Hippindo Sebut Pemindahan Jalur Masuk Impor Bakal Picu Kenaikan Harga Barang

13 hari lalu

Hippindo Sebut Pemindahan Jalur Masuk Impor Bakal Picu Kenaikan Harga Barang

Hippindo menilai rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh kompditas ke Indonesia timur akan memicu kenaikan harga barang. Mengapa?

Baca Selengkapnya