TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menguji coba moda transportasi autonomous rail transit (ART) atau kereta otonom di di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Selasa, 13 Agustus lalu. Kereta otonom itu digadang sebagai moda transportasi ramah lingkungan.

"Kami ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART-nya itu listrik. Saya harapkan itu nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya hijau," kata Jokowi di Pusat Pelatihan PSSI IKN, dikutip dari web Kementerian Sekretariat Negara, pada Selasa, 13 Agustus.

Jokowi menumpangi kereta otonom itu dari depan Istana Negara IKN pada Selasa sore, 13 Agustus 2024. Dengan berkeliling menempuh rute di beberapa titik di kawasan inti pemerintahan. Kereta otonom itu membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2. Dari Gedung Kemenko 2 melewati Gedung Kemenko 4, melintasi Gedung Kemenko 3, dan kembali ke Grande, dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini disebut sebagai komitmen pemerintah menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN.

Jokowi menjelaskan bahwa kereta otonom tersebut sudah siap beroperasi pada peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-79. "Jadi kalau kita pakai ART ini, jalan itu harus lebar dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, jadi memang cukup untuk (ART)," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan perlunya sejumlah kota lain menyediakan transportasi massal berbasis energi hijau, terutama di kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Bandung. "Kalau kita inginkan harganya kira-kira Rp 74 miliar per unit," ujarnya.

Namun menurutnya, tantangan penyediaan ART di sejumlah kota adalah infrastruktur jalan yang cukup lebar. Masalahnya, hampir semua jalan raya di kota-kota yang ia sebutkan kurang lebar. "Itu masalahnya, jadi tidak semua kota bisa memakai ART," ujarnya.

Padahal menurut dia, untuk penyediaan RT bisa jauh lebih mudah dari moda transportasi umum lain. Misalnya, membangun jalan Moda Raya Terpadu (MRT), per kilometernya bisa mencapai Rp 2,3 triliun. Sementara membangun jalan LRT sekitar Rp 700 miliar per kilometer. "Bedanya di situ, ini tidak berbasis rel jadi lebih murah, enggak bangun infrastruktur dasarnya, memakai jalan yang sudah ada," ucap Jokowi.

Pilihan editor: Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, YLKI Minta Transparansi Pemerintah