Bea Cukai Bebaskan Biaya Impor Kendaraan Canggih IKN, ada Kereta Hingga Taksi Terbang

Reporter

Ilona Estherina

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 13 Agustus 2024 07:41 WIB

Kereta otonom atau autonomous rail transit (ART) melaju saat uji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 10 Agustus 2024. Kereta otonom atau autonomous rail transit (ART) yang nantinya berjalan tanpa pengemudi tersebut akan berfungsi optimal pada Oktober 2024 dengan kapasitas 300 penumpang. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memfasilitasi impor beberapa peralatan canggih untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berbagai perangkat yang dikirim ke pusat pemerintahan baru itu diberikan pembebasan bea masuk dan pajak melalui surat keputusan layanan impor sementara.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan, Wijaya Arif Nurrochman mengatakan kemudahan pengiriman telah diberikan dalam tiga bulan terakhir. “Semua barang tersebut diimpor melalui Pelabuhan Semayang, Balikpapan, dengan proses customs clearance yang lancar,” ujarnya lewat pernyataan resmi pada Senin, 12 Agustus 2024.

Perangkat tersebut di antaranya Autonomous Rail Rapid Transit (ART) atau kereta tanpa rel. Lalu ada Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV) atau taksi terbang dan Electric Motor atau pompa air.

Wijaya menerangkan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai dan dipandu oleh marka jalan serta magnet. Satu unit ART asal Cina itu tiba di Balikpapan pada awal Agustus 2024. Kereta diimpor untuk uji coba sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan energi.

Penggunaan kendaraan listrik ini menurut dia sejalan dengan konsep IKN sebagai smart city yang berkelanjutan. “Dalam proses impor, ART menggunakan layanan impor sementara ATA CARNET yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak, selama barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal satu tahun,” kata dia.

Advertising
Advertising

Alat transportasi futuristik lain adalah taksi terbang yang diimpor pada Mei 2024 yang direncanakan diuji coba sebagai solusi mobilitas modern di IKN. Seperti halnya ART, kendaraan ini menurut Wijaya diimpor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak melalui layanan impor sementara.

Hal ini sesuai dengan surat keputusan impor sementara nomor dengan nilai pabean yang dibebaskan mencapai Rp 107,7 juta. OPPAV atau taksi terbang diizinkan berada di Indonesia selama maksimal tiga tahun sebelum harus diekspor kembali.

Selain kendaraan canggih, Bea Cukai juga memudahkan impor dua unit Electric Motor, atau mesin pompa air, yang akan digunakan untuk suplai air minum di IKN. Pompa ini diimpor pada 10 Juni 2024 dan diproses melalui Bea Cukai Balikpapan. Keberadaan pompa air ini penting untuk memastikan kelancaran suplai air minum di kawasan IKN yang sedang dibangun.

“Dengan fasilitas ini, Bea Cukai tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan IKN, tetapi juga memastikan bahwa semua proses impor berjalan sesuai regulasi, memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan proyek nasional ini,” ujar Wijaya.

Pembangunan pusat pemerintahan baru terus berjalan. Presiden Joko Widodo beserta anggota kabinet telah melaksanakan rapat paripurna perdana di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai fasilitas untuk pelaksanaan upacara HUT RI di sana pada 17 Agustus mendatang.

Pilihan Editor: Disangka Kerjakan Desain Istana Garuda IKN Seorang Diri, Nyoman Nuarta: Geblek Banget

Berita terkait

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia Tolak Kebijakan Tambang dan Ekspor Pasir Laut Jokowi

6 jam lalu

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia Tolak Kebijakan Tambang dan Ekspor Pasir Laut Jokowi

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia tergabung dalam koalisi yang nyatakan kebijakan tambang dan pasir laut tak adil serta mencelakakan.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Tolak Ekspor Pasir Laut: Lebih Baik untuk Tinggikan Wilayah Pantura

8 jam lalu

Susi Pudjiastuti Tolak Ekspor Pasir Laut: Lebih Baik untuk Tinggikan Wilayah Pantura

Susi Pudjiastuti menolak langkah pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Dorong untuk perbaiki wilayah yang terkena abrasi seperti Pantura Jawa.

Baca Selengkapnya

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

11 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

11 jam lalu

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

Setelah beristirahat sejenak di Solo, Jokowi rencananya akan berkeliling Indonesia.

Baca Selengkapnya

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

15 jam lalu

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam pembukaan TC Timnas Indonesia di IKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

15 jam lalu

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kunker ke Jawa Tengah: Buka Kongres ISEI hingga Resmikan Jalan Tol Solo-Yogya

15 jam lalu

Jokowi Kunker ke Jawa Tengah: Buka Kongres ISEI hingga Resmikan Jalan Tol Solo-Yogya

Jokowi melakukan kunker ke Jawa Tengah pada Kamis 19 September 2024 untuk menghadiri pembukaan Kongres ISEI hingga resmikan jalan tol

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

19 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

19 jam lalu

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

1 hari lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya