TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 itu diklaim untuk mendorong perluasan sumber pembiayaan fiskal pemerintah daerah melalui pemanfaatan di pasar modal.

“Berupaya mendorong perluasan sumber pembiayaan fiskal pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber pendanaan di pasar modal,” tulis OJK dalam keterangan resminya pada Ahad, 11 Agustus 2024.

OJK menyebut aturan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Beleid itu mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional selaku peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebagai upaya mengatasi kendala penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

Selain itu, aturan juga diterbitkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan atas penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.

Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 ini mengganti, menggabungkan, dan mencabut keberlakuan tiga Peraturan OJK yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2017. Tiga aturan itu adalah POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah, POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah, dan POJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah.

Adapun penyesuaian dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 ini mencakup empat hal sebagai berikut.

1. Penambahan kewajiban memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

2. Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode terakhir yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi tidak wajib disampaikan kepada OJK, tapi wajib tersedia di situs web Pemerintah Daerah;

3. Penyesuaian persyaratan penyampaian dokumen Peraturan Daerah sebagai persyaratan Pernyataan Pendaftaran;

4. Penghapusan ketentuan mengenai kewajiban penyampaian dokumen lain berupa pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pilihan Editor: OJK Catat P2P Lending Online Salurkan Pinjaman Lebih dari Rp 700 Trilun dalam 6 Tahun