Pengusaha Konveksi Dorong Satgas Impor Usut Tuntas Tekstil Impor Ilegal

Reporter

Nandito Putra

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 7 Agustus 2024 22:15 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada (kanan) saat meninjau barang elektronik ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Agustus 2024. Satgas importasi ilegal mengamankan 4927 balpres pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik dan 5.896 barang garment senilai Rp 46.188.205.400. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengharapkan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Impor Ilegal bisa mengerek penjualan tekstil dan produk tekstil. Dia mengatakan keresahan pelaku usaha tekstil selama ini terbukti dengan terbongkarnya tekstil impor ilegal senilai Rp 46 miliar pada beberapa waktu lalu.

Nandi meyakini masih ada celah masuknya tekstil ilegal yang belum terbongkar. Dia mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah impor Ilegal sampai tuntas.

"Saya berharap pembentukan Satgas oleh Kementerian Perdagangan dapat menolong dan mendorong roda perekonomian produk TPT dalam negeri untuk bangkit kembali sehingga menjadi raja di negeri sendiri,” kata Nandi melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut dia, lesunya industri tekstil tidak hanya terjadi belakangan. Dia mengatakan selama ini Indonesia merupakan pasar empuk barang impor. “Industri tekstil di Indonesia ini ibarat ayam yang mati di lumbung padi,” katanya.

Nandi mengatakan permintaan akan produk tekstil selalu melihatkan tren peningkatan. Pertumbuhan penjualan barang di aplikasi belanja online juga cukup pesat. Namun Nandi melihat hal itu tidak terlalu dirasakan produsen lokal. "Khusus untuk produk tekstil jika dilihat dari besaran transaksi aplikasi marketplace tidak pernah bergeser dari urutan teratas dalam penyerapan pasar di Indonesia" katanya.

Advertising
Advertising

Namun kondisi tersebut, kata dia, bertolak belakang dengan industri tekstil yang tertatih-tatih. “Market pakaian dalam negeri sangat bagus namun kenyataannya yang beredar di pasaran 90 persen dikuasai oleh produk impor,” katanya. Padahal logikanya, menurut Nandi, jika penyerapan pasar bagus, tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan pelaku usaha TPT dalam negeri. "Namun yang terjadi justru sebaliknya dan ini sungguh ironis,” tutur dia.

Pilihan editor: Mengenal Konsep Kota Spons IKN yang Bisa Serap Air Hujan

Berita terkait

PON Aceh Sumut Baru Dibuka, Kenapa Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Pengawalan Libatkan Polri dan BPKP?

4 hari lalu

PON Aceh Sumut Baru Dibuka, Kenapa Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Pengawalan Libatkan Polri dan BPKP?

Jokowi keluarkan Keppres tentang Satgas yang terdiri atas Polri, Kejagung dan BPKP untuk mengawal PON Aceh-Sumut karena banyak keluhan?

Baca Selengkapnya

Menpora Dito Pastikan Dua Satgas Awasi PON XXI 2024

4 hari lalu

Menpora Dito Pastikan Dua Satgas Awasi PON XXI 2024

Menpora Dito Ariotedjo membantah adanya isu penyelewengan dana PON XXI 2024, dan membentuk dua Satuan Tugas khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan tata kelola PON serta Peparnas.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil Masih Berpeluang Besar Genjot Ekspor, Kemenperin: Bidik Pasar Eropa

4 hari lalu

Industri Tekstil Masih Berpeluang Besar Genjot Ekspor, Kemenperin: Bidik Pasar Eropa

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih berpeluang besar meningkatkan lagi ekspor. Salah satu kawasan yang bisa dibidik khususnya adalah pasar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Kejar Target Penagihan BLBI Kemenkeu Anggarkan Rp 10,25 Miliar untuk Bentuk Komite Pengganti Satgas

7 hari lalu

Kejar Target Penagihan BLBI Kemenkeu Anggarkan Rp 10,25 Miliar untuk Bentuk Komite Pengganti Satgas

Satuan tugas atau Satgas BLBI sudah hampir habis masa jabatannya. Tahun depan Kementerian Keuangan berencana bentuk komite pengganti Satgas dan ajukan anggaran Rp 10,2 miliar

Baca Selengkapnya

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

10 hari lalu

Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor

Hippindo sebut rencana pemindahan jalur masuk belum tentu selesaikan masalah. Justru berpotensi hambat impor legal.

Baca Selengkapnya

Infrastruktur Utama Ibu Kota Baru IKN Periode 2022-2024 Rampung, Satgas: Puncaknya Selesai 2045

11 hari lalu

Infrastruktur Utama Ibu Kota Baru IKN Periode 2022-2024 Rampung, Satgas: Puncaknya Selesai 2045

Pembangunan infrastruktur utama di Kota Nusantara atau IKN, ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara, telah rampung.

Baca Selengkapnya

KPPI Hentikan Penyelidikan Impor Benang Filamen Artifisial, Benang Apakah Itu?

12 hari lalu

KPPI Hentikan Penyelidikan Impor Benang Filamen Artifisial, Benang Apakah Itu?

Simak informasi lengkap tentang kasus impor benang filamen artifisial yang baru saja dihentikan penyidikannya oleh KPPI

Baca Selengkapnya

Terkini: Sosok Ignasius Jonan yang Menyambut Kedatangan Paus Fransiskus, Paus Pilih Naik ITA Airways Ketimbang Jet Pribadi

13 hari lalu

Terkini: Sosok Ignasius Jonan yang Menyambut Kedatangan Paus Fransiskus, Paus Pilih Naik ITA Airways Ketimbang Jet Pribadi

Sosok mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan erat kaitannya dengan lawatan Paus Fransiskus ke Jakarta pada 3-6 September 2024.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil Kian Terpuruk, Ini Langkah Kementerian Perindustrian

13 hari lalu

Industri Tekstil Kian Terpuruk, Ini Langkah Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuat sejumlah langkah merespons kondisi industri tekstil yang kian terpuruk.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK

14 hari lalu

Terpopuler: Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK

Menaker Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningakatan PHK. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

Baca Selengkapnya