Kritik BMAD Ubin Keramik, INDEF Usul Pemerintah Kucurkan Insentif Fiskal dan Jaga Pasokan Gas

Senin, 5 Agustus 2024 14:11 WIB

Ilustrasi Ubin Keramik. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan pemerintah memberikan insentif fiskal dan menjaga pasokan gas untuk mendorong industri keramik dalam negeri. Cara ini dinilai lembaga riset itu lebih tepat dibandingkan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) hingga 200 persen.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan insentif fiskal diperlukan industri untuk restrukturisasi mesin produksi agar menyesuaikan dengan teknologi terbaru. Harapannya, industri dalam negeri tak kalah kompetitif dengan produk impor.

Selain itu, Andry menilai pemerintah harus menjaga kuota dan ketersediaan gas industri. Hal ini disebabkan pasokan gas yang dia nilai masih terbatas. “Pelaku usaha jangan dijanjikan harga gas murah tapi gasnya tidak ada," kata Andry dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Soal BMAD ubin keramik, INDEF merekomendasikan pemerintah mengkaji ulang rencana pemberlakuan kebijakan itu agar konsumen tidak dirugikan. Alih-alih mengenakan BMAD, lembaga riset itu memandang penerintah seharusnya mencari pangkal permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha domestik terlebih dahulu.

Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebelumnya mengklaim telah membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan BMAD untuk ubin keramik dari sebelas kode harmonized system (HS).

Advertising
Advertising

Dalam menyelidiki kerugian industri ubin keramim dalam negeri, KADI membagi rentang waktu penyelidikan menjadi tiga periode, yakni Juli 2019–Juni 2020, Juli 2020–Juni 2021, Juli 2021–Juni 2022. Sementara periode penyelidikan dumping mencakup Juli 2021–Juni 2022. KADI mengklaim impor ubin keramik dari Cina meningkat pada periode penyelidikan dumping ini.

Namun, menurut Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, pada periode penyelidikan dumping itu, seluruh dunia tengah melalui proses pemulihan ekonomi pasca-Covid 19. Karena itu, dia menilai wajar angka impor dari Cina meningkat. Sebab negara tempat ditemukannya infeksi pertama virus Corona itu turut mengalami pemulihan pada 2022. “Ini mengubah seluruh cerita KADI itu,” ujar Faisal Basri dalam jumpa pers di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Faisal Basri juga menyoroti sektor pengguna produk-produk ubin keramik, antara lain konstruksi dan real estate. Ketika dunia masih dilanda pandemi pada 2020, sektor konstruksi melambat 3,26 persen, sementara real estate tumbuh 2,32 persen. Pada 2021, kedua sektor ini tumbuh menjadi masing-masing 2,81 persen dan 2,78 persen. Sektor pertumbuhan real estate menurun menjadi 1,72 persen satu tahun kemudian. “Ini kan fenomena Covid. Jangan semua disalahkan ke Cina,” kata dia.

Ketua KADI Danang Prasta Danial mengaku belum bisa memberikan tanggapan untuk kritik-kritik itu. Dia tak merinci alasannya tak berkomentar terhadap masukan-masukan yang ada. “Namun tentunya KADI terbuka untuk semua masukan konstruktif,” ujar Danang saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.

Pilihan editor: Daftar Ide Menu Makan Bergizi Gratis Versi Pemerintah, Terbaru Nasi Jagung

Berita terkait

Gelar Pameran Tunggal di Bandung, Seniman Tisa Granicia Tampilkan 38 Karya Keramik

3 hari lalu

Gelar Pameran Tunggal di Bandung, Seniman Tisa Granicia Tampilkan 38 Karya Keramik

Seniman, Tisa Granicia menggelar pameran tunggal 38 karya keramiknya sebagai upaya untuk menjaga agar praktik keramin di Indonesia tetap hidup.

Baca Selengkapnya

Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

3 hari lalu

Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Indonesia kini menghadapi sinyal krisis ekonomi. Perlu intervensi Bank Indonesia

Baca Selengkapnya

Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

6 hari lalu

Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun.

Baca Selengkapnya

Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

6 hari lalu

Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Wacana Subsidi tiket KRL berbasis NIK mengemuka usai Menhub Budi Karya. Diskusi INDEF bahas dalam diskusi Kelas Menengah Turun Kelas.

Baca Selengkapnya

Dampak Kenaikan PPN jadi 12 Persen ke Kontraksi Ekonomi, dari Pendapatan Riil Turun hingga..

7 hari lalu

Dampak Kenaikan PPN jadi 12 Persen ke Kontraksi Ekonomi, dari Pendapatan Riil Turun hingga..

Rencana pemerintah menaikkan PPN hingga 12 persen dapat berujung pada kontraksi ekonomi. Apa saja imbas negatifnya?

Baca Selengkapnya

Pentingnya Menjaga Daya Beli dan Antusiasme Politik Kelas Menengah, Berperan Penting dalam Perekonomian

10 hari lalu

Pentingnya Menjaga Daya Beli dan Antusiasme Politik Kelas Menengah, Berperan Penting dalam Perekonomian

Kelas menengah didominasi penduduk usia muda, bekerja di sektor formal, cukup peduli terhadap politik dan demokrasi

Baca Selengkapnya

Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

10 hari lalu

Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

Kedatangan Paus Fransiskus, Faisal Basri wafat dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti langgar etik mendominasi berita pekan pertama September 2024

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

10 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

Terkini: Jokowi akan kembali melakukan reshuffle menteri menjelang akhir jabatan. Sri Mulyani didesak keluarkan aturan antidumping keramik Cina.

Baca Selengkapnya

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

10 hari lalu

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mengeluhkan turunnya utilisasi keramik nasional karena terdesak bajir barang impor dari Cina.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

10 hari lalu

Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keluarkan aturan antidumping ubin keramik Cina.

Baca Selengkapnya