TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan konsultasi publik untuk rancangan undang-undang atau RUU APBN 2025. Pembiayaan program presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan masuk dalam pos anggaran kesehatan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan mengatakan ada tujuh kebijakan belanja 2025 untuk agenda pembangunan. Program unggulan untuk kebijakan jangka pendek terdiri dari bidang pendidikan yang akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adapun fokus anggaran makanan bergizi masuk pada bidang kesehatan. “Tentunya akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makan bergizi kepada masyarakat,” ujarnya dalam konsultasi daring di YouTube Ditjen Anggaran Kemenkeu, Selasa, 30 Juli 2024.

Selain itu, kebijakan program lain yang akan diteruskan pada APBN 2025 adalah perlindungan sosial atau perlinsos. Ada pula infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan untuk mendorong kemandirian pangan, dan penghiliran untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja. Pendanaan lain adalah di bidang investasi. “Kami akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif,” kata dia.

Rofiyanto melanjutkan, RAPBN 2025 merupakan APBN transisi yang diharapkan selalu hadir menjadi bagian strategis dan menjadi solusi berbagai permasalahan, termasuk mendorong perekonomian.

Selanjutnya: Sebelumnya pemerintah telah menyepakati anggaran makan bergizi gratis....

<!--more-->

Sebelumnya pemerintah telah menyepakati anggaran makan bergizi gratis pada 2025 sebesar Rp 71 triliun. Aggka tersebut diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 24 Juni 2024.

Bendahara negara itu menjelaskan program prioritas Prabowo-Gibran tersebut sudah masuk dalam postur anggaran. Namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan RUU APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.

Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan, pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program tersebut.

“Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum ya berarti dicadangkan dalam bendahara umum negara BUN,” ujar Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Soal PHK Massal di Industri Tekstil, Bahlil: Tak Usah Sedih, Ada yang Pergi Ada yang Datang