Pengamat Sebut Pelaksanaan Upacara 17 Agustus di IKN Bukan untuk Kepentingan Rakyat

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Aisha Shaidra

Sabtu, 27 Juli 2024 20:11 WIB

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan Presiden Jokowi. Menurut Achmad, bagi kepala negara yang mencetuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, keberhasilan perayaan HUT di IKN bakal menjadi penentu keberlanjutan proyek tersebut. Sehingga upacara peringatan 17 Agustus menurut Achmad bakal tetap berlangsung walau pembangunan IKN belum rampung.

"Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan di IKN penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024. "Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan."

Menurut Achmad, ada perbedaan urgensi pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN di antara perspektif pemimpin dan rakyat. Karena itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang menurutnya terlalu buru-buru menggelar perayaan HUT Kemerdekaan di IKN. "Sehingga, terkesan upacara itu untuk investor," kata dia.

Pemerintah berencana menggelar HUT ke-79 Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta. Jokowi didampingi presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan memimpin upacara HUT RI di IKN. Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jokowi perayaan HUT Kemerdekaan di dua lokasi lantaran dalam proses transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Namun, ia memastikan upacara berikutnya bisa digelar sepenuhnya di IKN tahun depan saat surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara sudah terbit.

Advertising
Advertising

Ihwal progres pembangunan, Jokowi berujar pembangunan IKN hingga Agustus ini baru rampung 15 persen. Sebab, IKN bukan proyek jangka pendek yang selesai dalam dua-tiga tahun. Ia menyebut IKN sebagai mimpi besar jangka Panjang, “Mungkin 15-20 tahun. Jadi, jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi, Selasa, 16 Juli 2024.

Untuk perayaan HUT Kemerdekaan, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi,memastikan lapangan upacara sudah siap digunakan dan berfungsi 100 persen. Dia berujar, podium yang akan digunakan untuk acara kenegaraan pada 17 Agustus juga sudah disiapkan. Begitu pula dengan Istana Negara yang progresnya sudah mencapai 82,73 persen.

"Akhir Juli, ruangan-ruangan utama di Istana Negara akan fungsional," kata Imam dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Imam, pemerintah memang menargetkan infrastruktur dasar yang akan digunakaan saat perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia bisa diuji coba pada Juli 2024. "Supaya Agustus bersih (siap digunakan)" kata dia.

Pilihan editor: Begini Persiapan Jokowi Ngantor dan Gelar Sidang Kabinet di IKN

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

8 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

8 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

9 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

9 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

10 jam lalu

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

Otorita IKN telah membuka IKN bagi masyarakat, tetapi harus daftarkan diri lewat aplikasi IKNOW. Apakah IKNOW itu?

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

10 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

13 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

14 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

16 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

17 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya