Menko Airlangga Sebut Jakarta dan Kaltim Sudah Lolos Middle Income Trap

Reporter

Ilona Estherina

Editor

Grace gandhi

Kamis, 25 Juli 2024 13:48 WIB

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sangat mungkin keluar dari jabakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Ketua Umum Partai Golkar itu berujar, saat ini Jakarta dan Kalimantan Timur (Kaltim) telah lolos dari perangkap. Jakarta pendapatan per kapitan mencapai US$ 21 ribu. Bahkan di Jakarta Pusat sudah mencapai US$ 50 ribu. “Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.

Kalimantan Timur, ia melanjutkan, juga sudah terlepas dari perangkap pendapatan menengah. “IKN juga sudah lolos dari middle income trap dan juga termasuk Kaltara (Kalimantan Utara) pendapatannya sekitar US$ 17 ribu,” ujarnya lagi.

Menghadapi tantangan selanjutnya, Kantor Kemenko akan memetakan seluruh provinsi. Melihat bagaimana motor penggerak ekonomi di masing-masing wilayah kesejahteraan sosialnya. Airlangga mengatakan Kemenko juga bakal menyasar tingkat pendidikan dan kemiskinan di setiap daerah.

Seluruh datanya saat ini sudah ada, sehingga pemerintah bisa melihat apa yang harus dilakukan agar provinsi lain bisa seperti Jakarta atau Kalimantan Timur. “Yang membedakan berbagai wilayah, tentu kalau di luar Jawa itu banyak yang resource based, berbasis pada bahan baku, tetapi Jakarta sudah service industri,” kata Airlangga.

Advertising
Advertising

Berdasarkan data World Bank atau Bank dunia, pada 2023 Gross Nasional Income (GNI) per kapita Indonesia ada di kisaran US$ 4.870. Sementara di tahun yang sama, rata-rata GNI per kapita Singapura mencapai US$ 70.590. Pendapatan per kapita Indonesia juga masih rendah dibanding negara ASEAN lain seperti Thailand yang mencapai US$ 7.180 atau Malaysia US$ 11.970.

Wolrd Bank mengkategorikan pendapatan negara dalam beberapa kelas. Lower middle income economies atau negara berpendapatan menegah ke bawah adalah mereka yang punya GNI per kapita antara US$ 1.136- U$$ 4,465. Sementara negara upper middle income atau pendapatan menengah atas pendapatan per kapita US$ 4.466- US$ 13.845. Adapun negara berpendapatan tinggi memiliki GNI per kapita US$ 13.846 atau lebih.

Pilihan Editor: Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

Berita terkait

Tim Mahasiswa ITB Latih Warga Desa Kawasan IKN Kelola Sampah Secara Mandiri

11 jam lalu

Tim Mahasiswa ITB Latih Warga Desa Kawasan IKN Kelola Sampah Secara Mandiri

Kelompok mahasiswa ITB melatih warga di area IKN di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, untuk mengelola sampah secara mandiri.

Baca Selengkapnya

Kasasi Ditolak soal Vonis Bayar Rp 107 Miliar, Bukalapak akan Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

1 hari lalu

Kasasi Ditolak soal Vonis Bayar Rp 107 Miliar, Bukalapak akan Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

PT Bukalapak.com (BUKA) buka suara soal vonis teguran pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Harmas Jalesveva.

Baca Selengkapnya

Bahas Rencana Bailout untuk Selamatkan Sritex, Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator

1 hari lalu

Bahas Rencana Bailout untuk Selamatkan Sritex, Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dalam upaya penyelamatan Sritex yang pailit.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Patuhi Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

2 hari lalu

Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Patuhi Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Airlangga mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari amar putusan dan pertimbangan MK, kemudian akan segera melaporkan langkah selanjutnya.

Baca Selengkapnya

Diundang Prabowo Makan Malam, Ridwan Kamil Sebut Bahas IKN

2 hari lalu

Diundang Prabowo Makan Malam, Ridwan Kamil Sebut Bahas IKN

Ridwan Kamil mengaku membahas IKN dan hal-hal yang bersifat pribadi bersama Prabowo saat diundang makan malam bersama.

Baca Selengkapnya

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

2 hari lalu

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

2 hari lalu

Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wamenkeu Suahasil Nazara serta Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

3 hari lalu

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

3 hari lalu

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

3 hari lalu

Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025.

Baca Selengkapnya