TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyatakan optimismenya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Bahkan ia berani bertaruh dengan sejumlah menteri negara tetangga.

Pernyataan Prabowo ini langsung mengingatkan pada janji Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014. Ia waktu itu, menjanjikan pertumbuhan meroket 7 persen.

Selama hampir sepuluh tahun Presiden Joko Widodo memimpin, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen per tahun. Angka itu diklaim lebih baik dibanding di negara-negara peers atau setara. Pada kuartal III 2023, misalnya, perekonomian nasional meningkat menjadi 5,05 persen, lebih tinggi dibanding Malaysia yang sebesar 3,9 persen dan Thailand 2,5 persen.

Janji menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen diungkapkan Prabowo saat kampanye Presiden. Sementara capres lain, Anies Baswedan manergetkan pertumbuhan 5,5-6,5 persen, sedangkan Ganjar Pranowo 7 persen.

"Banyak wartawan, semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya," katanya saat menyampaikan sambutan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di acara peluncuran kebijakan satu peta, yang dipantau dari YouTube Perekonomian RI, Kamis, 18 Juli

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen itu. Namun, ujarnya, untuk mencapai tujuan itu perlu adanya efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik.

"Ambil kebijakan yang masuk akal," ujarnya. Ia mengungkapkan, pemerintah harus memiliki tekad untuk memitigasi kebocoran, penyelewengan, hingga kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional serta kepentingan rakyat.

Janji pertumbuhan tinggi yang diucapkan Jokowi di masa kampanye dan awal pemerintahannya meleset. Berbagai hal dituding sebagai penyebab, di antaranya pandemi Covid-19.

Karena itu, angka pertumbuhan 5 persen dinilai sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhan yang dicapai tak mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu indikasinya tampak dari anggaran bantuan sosial yang bertambah setiap tahun.

Pada 2024, anggaran perlindungan sosial naik Rp 20 triliun dibanding pada 2023 menjadi Rp 496 triliun, hanya sedikit di bawah anggaran perlindungan sosial pada masa puncak pandemi Covid-19 yang hampir Rp 500 triliun.

Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi, yaitu sebesar 5,32 persen atau 7,86 juta orang per Agustus 2023. Tingkat serapan tenaga kerja pun terus turun, yang mengakibatkan jumlah pekerja informal per Agustus 2023 mencapai 59,11 persen dari total angkatan kerja. Belum lagi tanda-tanda deindustrialisasi yang kian nyata berupa penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ekonom pesimistis

Target 8 persen yang dicanangkan Prabowo dipertanyakan peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini. Ia mengaku pesimistis target yang disampaikan presiden terpilih itu dapat tercapai dengan kebijakan saat ini.

Pasalnya, menurut Didik, kinerja dan kebijakan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dari masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi terbukti tak efektif mengerek pertumbuhan sektor industri.

“Janji kampanye Prabowo pertumbuhan ekonomi akan dipacu sampai 8 persen, suatu target yang hampir mustahil dengan kebijakan pada saat ini,” ujar Rektor Universitas Paramadina itu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 18 Juni 2024.

Didik menjelaskan, peran Kemenperin selama ini terbatas dan tak mampu membuat kebijakan yang signifikan memajukan sektor industri. Walhasil, sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.

Bahkan, menurut Didik, sektor industri mandek dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen. Sektor industri akhirnya tak memiliki daya dorong dan mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

TIM TEMPO

Pilihan Editor Wamen Baru Yuliot Tanjung Klaim Ada Lebih dari 400 Minat Investasi untuk IKN