TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyoroti mahalnya harga obat dan alat kesehatan, namun tidak sejalan dengan progres industri kesehatan Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia bisa lima kali lipat lebih mahal dari pada Malaysia.

"Bisa gara-gara pajak, gara-gara distribusi, gara-gara tata kelola. Sekarang kita mau coba rapikan berapa, sih, kontribusi masing-masing penyebab itu," kata Budi usai menghadiri rapat kerja di Komisi IX DPR, Senin, 8 Juli 2024. Kendati demikian, ujar dia, masih perlu penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui persis penyebab harga obat yang mahal di Indonesia.

Saat ditanyai prihal solusi atau kebijakan yang akan ditempuh, Budi menyatakan masih dalam pembahasan. Ia mengatakan akan segera membereskan persoalan ini. "Yang itu sabar dulu, kita masih koordinasikan," katanya.

Budi juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan membahas persoalan ini dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar bisa menemukan tolok ukur yang pas terkait biaya produksi obat-obatan dan alat kesehatan. "Itu akan kita rapikan lagi dengan negara-negara G20 dan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah dapat datanya, kita akan cari penyebabnya apa," ujarnya.

Sebelumnya, Budi mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan agar sistem industri kesehatan diperbaiki. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi yaitu harga obat yang tinggi, namun tidak sesuai dengan kondisi industri kesehatan dalam negeri. "Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun, supaya Indonesia bisa lebih resilience kalau ada pandemi lagi," kata Budi usai menghadiri rapat terbatas tersebut.

Jokowi memberikan waktu dua pekan untuk mengkoordinasikan soal penguatan sistem kesehatan RI ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan akan terlibat.

Lebih lanjut, Menkes Budi memberi masukan kepada Jokowi soal jalur perdagangannya yang masih kurang efisien. Dia menyoroti tata kelola Industri yang musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak masuk akal atau tidak perlu dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, dia perlu mempelajari cara perbaiki industri kesehatan agar pada ujungnya nanti masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang baik, optimal, dengan harga obat yang baik. “Kedua peningkatan investasi di sektor kesehatan termasuk obat-obatan dan alat kesehatan, itu perlu dipercepat,” kata dia saat ditemui dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan pada Selasa, 2 Juli 2024.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan Jokowi. Selain tata kelola industri, yang dibahas dalam rapat kemarin adalah soal pajak.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | DANIEL A. FAJRI | NANDITO PUTRA
Pilihan editor: Pengalaman Tjandra Yoga Aditama Mengapa Harga Obat di India Lebih Murah daripada Indonesia