Kontrak Habis Juli, Pupuk Indonesia Pastikan Tetap akan Salurkan Pupuk Subsidi ke Petani

Reporter

Editor

Grace gandhi

Kamis, 18 Juli 2024 07:58 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan akan tetap akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani meski kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis di Juli 2024.

"Jadi, komitmen kami bersama dengan pemerintah sambil proses anggarannya itu diselesaikan, Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk," kata Rahmad di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' yang digelar di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Pupuk Indonesia mendapat tugas dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar menyalurkan pupuk subsidi dengan total sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun di tahun 2024. Namun, dari tugas tersebut Pupuk Indonesia baru melakukan kontrak pertama dengan volume 4,7 juta ton dengan nilai kontrak Rp 26,7 triliun. Kontrak tersebut akan habis di Juli ini.

Rahmad mengungkapkan saat ini Pupuk Indonesia sudah melaporkan hal itu kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pupuk Indonesia saat ini ini juga sedang menggarap administrasi untuk kontrak lanjutan.

Ia menegaskan meskipun kontrak lanjutan belum ada, tetapi Pupuk Indonesia sebagai BUMN tidak akan membiarkan petani kesulitan sehingga penyaluran masih akan terus berlanjut. Hal itu juga sesuai arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Advertising
Advertising

"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, menelepon Presiden (Joko Widodo), menelepon Menteri Keuangan dan sudah disepakati. Dan kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan (pupuk subsidi)," jelasnya.

Rahmad menyebutkan, sekitar 150 kabupaten akan habis alokasi pupuk subsidinya pada Juli ini. Pupuk Indonesia berkomitmen akan tetap menyalurkan sesuai dengan Permentan atau alokasi yang sudah disepakati melalui Pokja Pupuk yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya: "Jadi itu acuannya, hitungan kontrak antara PI (Pupuk Indonesia)....

Berita terkait

Suswono Beri Sosialisasi Program Urban Farming ke Kelompok Tani di Jakarta

1 hari lalu

Suswono Beri Sosialisasi Program Urban Farming ke Kelompok Tani di Jakarta

Bakal calon wakil Gubernur Jakarta Suswono memberi sosialisasi terkait program Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengenai urban farming.

Baca Selengkapnya

PLN dan Pupuk Indonesia Bekerja Sama untuk Produksi Hidrogen dan Amonia Hijau

1 hari lalu

PLN dan Pupuk Indonesia Bekerja Sama untuk Produksi Hidrogen dan Amonia Hijau

PLN dan Pupuk Indonesia bekerja sama dengan Acwa Power dalam perjanjian pembelian hidrogen hijau sebagai usaha pemanfaatan energi baru terbarukan.

Baca Selengkapnya

BRI Dampingi Klaster Jeruk Semboro Terapkan Pertanian Berkelanjutan

7 hari lalu

BRI Dampingi Klaster Jeruk Semboro Terapkan Pertanian Berkelanjutan

BRI Memiliki komitmen kuat dalam mendukung penguatan sektor pertanian di Indonesia. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah menjadi mitra strategis bagi para petani Jeruk Semboro dengan pembinaan lewat program Klasterku Hidupku.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

7 hari lalu

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

Pengamat pertanian dari CORE, Eliza Mardian, menyoroti langkah Menteri Erick Thohir merombak direksi Bulog. Serapan gabah petani dinilai belum maksima

Baca Selengkapnya

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

12 hari lalu

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Kejari Karawang Terima Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar dari Terpidana Korupsi PT Pupuk Kujang

14 hari lalu

Kejari Karawang Terima Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar dari Terpidana Korupsi PT Pupuk Kujang

Terpidana korupsi penyaluran pupuk bersubsidi PT Pupuk Kujang itu dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp14.6 miliar.

Baca Selengkapnya

Petani di Yogya Pakai 'Oke Google' Viral di Medsos, Bikin Eks Menteri Susi Terkesan

15 hari lalu

Petani di Yogya Pakai 'Oke Google' Viral di Medsos, Bikin Eks Menteri Susi Terkesan

Video seorang pria yang disebutkan sebagai petani milenial asal Yogyakarta memanfaatkan aplikasi Google Assistant dan internet viral di medsos.

Baca Selengkapnya

Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

16 hari lalu

Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

Kekeringan diprediksi bakal menyebabkan sejumlah daerah mengalami gagal panen.

Baca Selengkapnya

Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

22 hari lalu

Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

Ekonom Indef mengkritik sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta tambahan anggaran Rp 68 triliun di tengah kondisi fiskal yang sulit.

Baca Selengkapnya

Daftar Formasi CPNS Kemenko Perekonomian 2024 untuk Lulusan D3 hingga S2 dan Kisaran Gajinya

23 hari lalu

Daftar Formasi CPNS Kemenko Perekonomian 2024 untuk Lulusan D3 hingga S2 dan Kisaran Gajinya

Deretan formasi CPNS Kemenko Perekonomian 2024 untuk lulusan D3, D4, S1, dan S2.

Baca Selengkapnya