Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal

Rabu, 10 Juli 2024 07:47 WIB

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga di Tanah Air. Ia tak yakin rencana itu bakal sukses menarik dana orang super kaya untuk disimpan di Indonesia.

"Jangan berkhayal," kata Faisal, di Business Park, Jalan Raya Merula Ilir, Jakarta Barat, Selasa, 8 Juli 2024.

Menurut dia, pemerintah harus bisa membuat orang percaya terlebih dahulu untuk menempatkan dananya di Tanah Air. Mereka harus merasa aman, nyaman dan yakin dananya akan terus berkembang jika disimpan di dalam negeri.

Sebab, saat ini saja masih banyak orang kaya Indonesia yang lebih memilih menyimpan uangnya di luar negeri. "Uang orang-orang Indonesia banyak di luar negeri semua sekarang," kata Faisal.

Dari catatannya, menurut Faisal, tak sedikit uang dari orang kaya Indonesia yang malah parkir di luar negeri.

Advertising
Advertising

"Uang dari Indonesia kini banyak gentayangan di luar negeri, seperti di Hong Kong, Singapura, adalah duit milik orang Indonesia. Bagaimana Anda berharap orang asing percaya, warganya sendiri enggak percaya (menaruh uang di Indonesia)," ucap dia.

Awalnya rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui dan memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukannya.

Luhut menyatakan dirinya sedang menyusun regulasi terpadu terkait family office. Salah satu regulasi yang bakal ditetapkan adalah orang yang menaruh uangnya di family office tidak dikenakan pajak, tetapi diharuskan berinvestasi, yang akan dikenakan pajak. "Dan investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Tempo pada 2 Juli lalu.

Pilihan Editor: Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

Berita terkait

Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

2 hari lalu

Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

Australia dan Indoensia memperkenalkan strategi jalur praktis untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

3 hari lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

3 hari lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Investasi dari Qatar untuk Produksi 2 Juta Ton Susu Sapi di Indonesia, Asosiasi Peternak: Tidak Semudah Itu

5 hari lalu

Soal Rencana Investasi dari Qatar untuk Produksi 2 Juta Ton Susu Sapi di Indonesia, Asosiasi Peternak: Tidak Semudah Itu

Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI Rochadi Tawaf menilai investasi industri sapi perah di Indonesia tidak mudah.

Baca Selengkapnya

Mulai 15 September Tarif Tol BSD Bakal Naik, Berikut Rinciannya

6 hari lalu

Mulai 15 September Tarif Tol BSD Bakal Naik, Berikut Rinciannya

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) mengungkapkan tarif tol pada ruas Pondok Aren-Serpong naik pada Minggu, 15 September 2024 pukul 00.01 WIB. Golongan yang semulanya Rp 7.000 menjadi Rp 9.500.

Baca Selengkapnya

Anggaran BKPM Turun Saat Target Investasi Naik jadi Rp 1.905 triliun, Rosan Beberkan Dampaknya

6 hari lalu

Anggaran BKPM Turun Saat Target Investasi Naik jadi Rp 1.905 triliun, Rosan Beberkan Dampaknya

Menteri Investasi angkat bicara soal usulan anggaran lembaga yang dipimpinnya hanya disetujui tak sampai separuhnya oleh DPR.

Baca Selengkapnya

Kembali Investasi Rp1,69 Triliun, Menteri Rosan Pastikan PT Nippon Beroperasi pada 2027

7 hari lalu

Kembali Investasi Rp1,69 Triliun, Menteri Rosan Pastikan PT Nippon Beroperasi pada 2027

Rosan Roeslani mengatakan perusahaan industri petrokimia, PT Nippon Shokubai Indonesia, di Cilegon, Banten, akan melakukan investasi fase keempat.

Baca Selengkapnya

Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum

7 hari lalu

Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum

Menteri Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan menyelesaikan sejumlah investasi yang tertunda. Termasuk di proyek Rempang Eco-City.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Kawasan Industri Lotte sempat Terganjal Sengketa Lahan

7 hari lalu

Pembangunan Kawasan Industri Lotte sempat Terganjal Sengketa Lahan

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pembangunan kawasan industri petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia sempat terganjal sengketa lahan.

Baca Selengkapnya

Rosan Roeslani Optimistis Target Investasi Rp 1.650 Triliun Terwujud Tahun Ini

7 hari lalu

Rosan Roeslani Optimistis Target Investasi Rp 1.650 Triliun Terwujud Tahun Ini

Rosan Roeslani berkunjung ke sejumlah perusahaan untuk memastikan proses investasi berjalan lancar

Baca Selengkapnya