Dulu Bilang Siap, Sekarang Jokowi Tunda Pindah Ke IKN Karena Infrastruktur Belum Rampung

Selasa, 9 Juli 2024 14:41 WIB

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara "groundbreaking" RSUP di IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Desember 2023. YouTube/BPMI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan menunda rencananya untuk pindah berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli ini. Hal ini disebabkan karena infrastruktur penunjang yang belum siap.

Jokowi mengatakan, penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Kepala Negara menyatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah memberikan laporan terkait progres pembangunan infrastruktur di IKN. Salah satunya adalah tentang infrastruktur air dan listrik yang belum siap digunakan. Meski begitu, kantor Presiden sudah siap.

“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan),” ucap Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Advertising
Advertising

Pernyataan Jokowi ini bertolak belakang dengan ucapannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Jokowi optimis bisa berkantor di IKN pada Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

“Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya (siap) Juli,” ujar Jokowi usai meninjau lokasi lapangan HUT Kemerdekaan RI di IKN pada Rabu, 5 Juni.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang telah diresmikan pada 4 Juni 2024. “Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” tutur Presiden Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, mengkonfirmasi infrastruktur air bersih akan mulai mengalir di IKN pada pertengahan Juli 2024.

“Air bersih Insya Allah masuk ke kapling, kantor, rumah sekitar mid Juli,” ucap Danis kepada Tempo pada Sabtu, 29 Juni 2024.

Dia juga mengungkapkan progres pembangunan Istana Presiden sudah sekitar 85 persen. Danis mengatakan, rata-rata pembangunan infrastruktur di IKN tahap pertama sudah sekitar 87 persen. “Secara keseluruhan, infrastruktur batch 1 rata-rata sudah sekitar 87 persen,” katanya .

Tak hanya itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, juga telah memastikan Kantor Presiden di IKN bisa mulai ditempati per Juli. Soal pembangunan Istana Kepresidenan, kata dia khususnya bagian lapangan, eksterior, dan interior sudah hampir rampung. Akan tetapi, masih diperlukan masa pemeliharaan.

Selain kantor Jokowi, Diana juga mengatakan kantor menteri koordinator (menko) juga ditargetkan fungsional per Juli. Bahkan, hingga jalan di depan istana.

“Kantor presiden juga Alhamdulillah, mudah-mudahan akhir Juli ini nanti bilah-bilah garuda juga sudah. Sumbu kebangsaan yang di depan istana juga sudah selesai. Kantor menko-menko nanti fungsional untuk bisa digunakan. Jalan di depan Istana Presiden mudah-mudahan nanti bisa dikebut untuk Juli ini selesai semua,” ujar Diana seperti dikutip dari Antara pada Kamis, 27 Juni 2024.

Kendati demikian, dalam keterangan terbarunya Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota dapat dilakukan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya. “Keppres (pindah ibu kota) bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan,” katanya.

Kepala negara mengatakan, tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu perkembangan dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

“Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada,” kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, 24 Juni 2024.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Jokowi Tunda Kepindahan, Upacara HUT Kemerdekaan RI Tetap di IKN?

Berita terkait

Jokowi Menjelang Lengser: Soal Kabinet Zaken hingga akan Istirahat 2 Pekan di Solo

59 detik lalu

Jokowi Menjelang Lengser: Soal Kabinet Zaken hingga akan Istirahat 2 Pekan di Solo

Jokowi akan lengser dari jabatannya pada 20 Oktober 2024

Baca Selengkapnya

Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

25 menit lalu

Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

Tak kurang 6 juta data NPWP kena peretasan dan dijual di dark web. Eks penyelidik KPK meilhat pola kemunculan hacker Bjorka seiring isu besar politik.

Baca Selengkapnya

Soal Ekspor Pasir Laut hasil Sedimentasi, Walhi Singgung Gestur Tak Percaya Jokowi

34 menit lalu

Soal Ekspor Pasir Laut hasil Sedimentasi, Walhi Singgung Gestur Tak Percaya Jokowi

Manajer Walhi, Parid Ridwanuddin mengkritik keras sikap Presiden Jokowi ketika menyampaikan ekspor pasir laut adalah hasil sedimentasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ramai di Medsos dengan Sebutan Mulyono, Begini Muasalnya

37 menit lalu

Jokowi Ramai di Medsos dengan Sebutan Mulyono, Begini Muasalnya

Mulyono adalah nama kecil Presiden Joko Widodo, yang lahir pada tahun 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Surakarta. Mulyono sering sakit saat kecil.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

46 menit lalu

6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

Tak kurang dari 6 juta data NPWP jebol diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta. Data itu termasuk milik JOkowi, Gibran, dan 23 pejabat lain

Baca Selengkapnya

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Mulai Rp 500 hingga Rp 1.500 per Hari Ini

1 jam lalu

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Mulai Rp 500 hingga Rp 1.500 per Hari Ini

Jasa Marga menyebut kenaikan tarif Tol Dalam Kota Jakarta sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya

Tarif Jalan Tol Dalam Kota Naik Hari Ini, Jasa Marga: Peningkatan Pelayanan Sudah Dilakukan

2 jam lalu

Tarif Jalan Tol Dalam Kota Naik Hari Ini, Jasa Marga: Peningkatan Pelayanan Sudah Dilakukan

Penyesuaian tarif Tol Dalam Kota itu tidak terlepas dari komitmen Jasa Marga dalam melakukan upaya perbaikan guna peningkatan pelayanan.

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi di Solo, Respati Ardi Mengaku Dapat Pesan Khusus

2 jam lalu

Bertemu Jokowi di Solo, Respati Ardi Mengaku Dapat Pesan Khusus

Baka calon wali kota Solo Respati Ardi mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi saat bertemu di solo.

Baca Selengkapnya

5 Pertemuan Jokowi - SBY dalam Dinamika Politik 10 Tahun Terakhir

2 jam lalu

5 Pertemuan Jokowi - SBY dalam Dinamika Politik 10 Tahun Terakhir

Ini riwayat pertemuan Jokowi dan SBY dalam dinamika politik 10 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Anggaran Pemerintahan Prabowo Defisit, Ekonom Sarankan Pemerintah Evaluasi Proyek IKN dan PSN

4 jam lalu

Anggaran Pemerintahan Prabowo Defisit, Ekonom Sarankan Pemerintah Evaluasi Proyek IKN dan PSN

Ekonom Universitas Pembangunan Nasional menyarankan pemerintahan Prabowo-Gibran evaluasi proyek IKN dan PSN karena anggaran defisit.

Baca Selengkapnya