Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 5 Juli 2024 13:13 WIB

PT Pos Indonesia. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 5 Juli 2024 dimulai dari wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Pengurus serikat pekerja menjelaskan alasan rencana pemutusan kerja muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang.

Disusul, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengeluarkan lima butir pernyataan sikap Kemenkes atas pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Prof. Budi Santoso, di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai target pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berikutnya, harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau harga emas Antam hari ini, Jumat, 5 Juli 2024 naik Rp 5.000 dibandingkan harga pada perdagangan kemarin. Harga emas Antam per gram hari ini dicatat pada level Rp Rp 1.383.000.

Terakhir, pemerintah berencana membentuk family office atau kantor keluarga bagi para hartawan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kantor keluarga merupakan tawaran yang bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha, namun ia kurang sepakat jika orang kaya tersebut tidak dikenai pajak.

Advertising
Advertising

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia....

<!--more-->

1. Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Serikat Pekerja: Terkait Robotisasi

Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Pengurus serikat pekerja menjelaskan alasan rencana pemutusan kerja muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang.

"Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, melalui sambungan telepon, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. 5 Poin Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair Prof Budi Santoso

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengeluarkan lima butir pernyataan sikap Kemenkes atas pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Prof. Budi Santoso, di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Prof Budi dalam pernyataannya mengaitkan pemecatan yang dia alami dengan sikap pribadinya menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing di Indonesia.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG pada Rabu, 3 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Suharso Monoarfa Yakin pembangunan IKN Sesuai....

<!--more-->

3. Suharso Monoarfa Yakin pembangunan IKN Sesuai Target di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai target pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Optimisme saya IKN tetap jalan,” ujarnya setelah rapat dengan Badan Anggaran DPR di Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Meski pemerintah memiliki program seperti makan bergizi gratis, yang juga memakai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, Suharso menjamin pembangunan IKN tidak terhambat.

Lagi pula menurut dia, ibu kota baru tidak selamanya menggunakan kas negara. Ia yakin pembangunannya bisa dengan partisipasi publik atau melalui investor swasta. “Kota kan tidak hanya akan diisi oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 5.000 ke Rp 1.383.000 per gram

Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau harga emas Antam hari ini, Jumat, 5 Juli 2024 naik Rp 5.000 dibandingkan harga pada perdagangan kemarin. Harga emas Antam per gram hari ini dicatat pada level Rp Rp 1.383.000. Pada Kamis kemarin, harga emas Antam berada di level Rp 1.378.000 per gram.

Harga jual kembali atau buyback emas Antam hari ini pun naik Rp 3.000 menjadi Rp 1.251.000 per gram. Harga buyback emas harus merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) 22. Besarannya 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk yang tidak memegang NPWP.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office....

<!--more-->

5. Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso Monoarfa: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

Pemerintah berencana membentuk family office atau kantor keluarga bagi para hartawan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kantor keluarga merupakan tawaran yang bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha, namun ia kurang sepakat jika orang kaya tersebut tidak dikenai pajak.

Menurut Suharso Monoarfa, pemerintah selama ini sudah menyambut baik orang kaya yang ingin menyimpan hartanya di Indonesia, namun tidak perlu ada iming-iming insentif pajak. “Orang kaya tinggal di tempat kita itu terbuka,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Ia berujar pemerintah harus berhemat dalam memberikan insentif fiskal, karena negara sedang dihadapkan dengan tantangan menaikan rasio pajak dan pendapatan. Dibanding menawarkan insentif, menurut dia, lebih baik diberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Seperti misalanya dukungan pendirian pabrik atau lingkungan bisnis.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Dugaan Korupsi Penerangan Jalan Tenaga Surya, Kementerian ESDM: Kami Dukung Penegakan Hukum

Berita terkait

Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

3 menit lalu

Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sudah menyampaikan rekomendasi keberlanjutan proyek infrastruktur kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Buka Nusantara TNI Fun Run, Tekankan Perlunya Bangun Ekosistem di IKN

4 menit lalu

Presiden Jokowi Buka Nusantara TNI Fun Run, Tekankan Perlunya Bangun Ekosistem di IKN

Presiden Jokowi mengatakan kegiatan Nusantara TNI Fun Run bertujuan menciptakan keramaian sehingga dapat membangun ekosistem di IKN.

Baca Selengkapnya

Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo yang Menandatangani

4 menit lalu

Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo yang Menandatangani

Presiden Jokowi angkat bicara soal Keppres perpindahan ibu kota ke IKN .

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

8 menit lalu

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53 ribu orang terdampak PHK per September 2024, pernyataan ini diragukan oleh Airlangga.

Baca Selengkapnya

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

23 menit lalu

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memanfaatkan ekonomi syariah jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

52 menit lalu

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

1 jam lalu

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

Kepala BIN Budi Gunawan santer disebut-sebut akan masuk Kabinet Prabowo. Betulkah? Apa saja kontroversi pria dengan inisial BG ini?

Baca Selengkapnya

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

3 jam lalu

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

Meutya Hafid tidak ingin berkomentar lebih banyak terkait pembahasan soal usulan dirinya menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

3 jam lalu

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

Amphuri usul Prabowo bentuk Kementerian Haji dan Umrah, syarat menteri harus cakap bahasa Arab dan Inggris. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya