TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pejabat keuangan untuk membahas skema pembentukan family office atau ‘kantor keluarga’ di Tanah Air yang diusulkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan. Rapat terbatas tersebut dilaksanakan di Istana pada Senin kemarin, 1 Juli 2024.

“Iya ada undangan untuk membahas penguatan ekonomi dan keuangan kita, salah satu yang akan dibahas family office. Nanti dilaporkan setelah pertemuan,” kata Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno setibanya di Istana Negara.

Selain Sandiaga Uno, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga sudah terpantau di pintu Istana Negara pada Senin pagi, pukul 09.00 WIB. Luhut juga dikabarkan hadir.

Alasan Luhut semangat bentuk family office

Adapun usulan pembentukan family office itu disampaikan Luhut kepada Jokowi pada pertengahan Juni lalu. Kala itu, Kepala Negara disebut sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Menurut Luhut, family office perlu dibentuk di Tanah Air mengingat tingginya permintaan.

“Saya bilang ‘bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini’. (Jokowi bilang) ‘setuju Pak Luhut,” katan Luhut di MINDialogue CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Luhut menjelaskan, yang terpenting dari pembentukan family office adalah agar uang orang kaya ada di Tanah Air. Sebab, kata dia, Banyak keluarga kaya di luar negeri, tertarik menyimpan uangnya di Indonesia. Dengan demikian, devisa negara menjadi kian kuat.

Di sisi lain, Luhut berpendapat bahwa kepercayaan dunia terhadap Indonesia bakal semakin baik dengan adanya family office. Hal ini tentu akan menguntungkan. Family office, saat ini sudah ada di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi, yang bisa menjadi rujukan Indonesia.

“Kalau mereka bisa buat, kenapa kita tidak. Kan itu menguntungkan republik (Indonesia),” ujar Luhut.

Usai rapat dengan Jokowi Senin kemarin, Luhut menjelaskan alasan dirinya getol mendorong pembentukan family office. Kata Luhut, menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan tumbuh 38,3 persen selama periode 2023-2028. Jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara juga diproyeksikan akan terus meningkat.

“Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global,” kata Luhut dalam unggahannya di Instagram pada Senin, 1 Juli 2024.

Menurutnya, dari perhitungan terkini, ada sekitar 11,7 triliun US dollar dana kelolaan family office di dunia. Family office, kata dia, menjadi salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki family office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal

“Saat ini ada beberapa negara di dunia yang menjadi tuan rumah dari aset tersebut, dua diantaranya dari Asia yakni Singapura dengan 1.500 family office, dan Hongkong yang memiliki 1400 family office,” ungkap Luhut.

Menkomarves menjelaskan, akhir-akhir ini peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong, serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil kesempatan ini untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre (WMC).

“Karena, kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral,” katanya.

Dalam rapat terbatas mengenai pembahasan skema family office bersama Presiden Jokowi, Luhut menyampaikan bahwa meskipun Indonesia punya potensi untuk membentuk WMC, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan guna memaksimalkan peluang dari pengembangannya. Lintas Kementerian/Lembaga, kata dia, perlu merumuskan beberapa hal untuk pengembangan ekosistem WMC di tanah air.

“Seperti perancangan sistem perpajakan dan regulasi yang mendukung untuk aset asing, stabilitas dan kondusifitas politik dan pemerintahan, penyedia jasa manajemen aset, serta lingkungan bisnis yang mendukung. Sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan potensi family office di tanah air, kami sepakat membentuk satuan tugas untuk merancang dan menyiapkan implementasi program,” kata Luhut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family OIffice di Indonesia, Apa Lagi Itu?