TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan perihal harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah inefisiensi perdagangan.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Rapat tersebut di antaranya membahas tentang industri alat kesehatan dan obat-obatan.

"Tadi disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. Tiga ratus persen kan, lima ratus persen," ujar Budi Gunadi, seperti dikutip dari Antara.

Ia juga menepis anggapan lebih mahalnya harga obat di Tanah Air yang serta merta disebabkan oleh pajak. Ia malah menyebutkan inefisiensi perdagangan sebagai pemicu mahalnya harga obat di dalam negeri.

"Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen. Nggak mungkin, bagaimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya," kata Budi Gunadi.

Oleh sebab itu, menurut dia, perlu ada tata kelola yang lebih transparan untuk mencari kombinasi semurah mungkin bagi pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di Indonesia. Untuk itu, Budi Gunadi bakal berdiskusi dengan para produsen alat kesehatan dalam negeri serta asosiasi farmasi untuk mencari solusi lebih jauh.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat internal bersama menteri terkait. "Beliau minta harga alkes dan obat itu sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alkes dan obat mahal," kata Budi Gunadi.

Dalam rapat itu, Kepala Negara juga berpesan agar industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun agar lebih tangguh, terutama jika terjadi pandemi kembali di masa-masa mendatang.

"Jadi tadi dibahas satu-satu kenapa obat dan alkes tinggi. Kami kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangan kita ada inefisiensi dan tata kelola perlu lebih transparan dan terbuka, sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak perlu dalam pembelian alkes dan obat," tutur Budi Gunadi.

Dalam rapat tersebut, kata Budi Gunadi, turut dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Menurut Budi, pemerintah tengah berupaya agar pajak industri kesehatan bisa lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan pemerintah.

Rapat itu, menurut Budi Gunadi, juga membahas koordinasi antara kementerian teknis dalam mendesain ekosistem manakala ada industri yang tengah didorong. "Misal kita beli 10.000 USG, kita ingin pabrik USG di kita, dong. Nah padahal bea masuk USG nol persen kalau impor, tapi kalau kita ada pabrik dalam negeri, beli komponen layar elektronik, bahan baku, malah dikenakan bea masuk 15 persen. Ini kan ada inkonsistensi," ucapnya.

Pilihan Editor: Sri Mulyani soal Rencana Pengenaan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina: Nanti Dibahas