Sri Mulyani Ajukan Suntikan PMN Rp 6,1 Triliun buat Beberapa BUMN dan Bank Tanah

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Aisha Shaidra

Senin, 1 Juli 2024 13:59 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Bank Tanah. Jumlah PMN yang diajukan sebesar Rp 6,1 triliun. PMN ini berasal dari cadangan pembiayaan investasi. "Cadangan pembiayaan investasi yang di dalam UU APBN 2204 sebesar Rp 13,67 triliun. Pada hari ini, kami mengajukan penggunaannya hanya Rp 6,1 triliun," katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR di Senayan pada Senin, 1 Juli 2024.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pembiayaan investasi sebesar Rp 176,2 triliun telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2024. Dalam Pasal 23 ayat (2) dan lampiran UU tersebut pembiayaan investasi dibagi menjadi lima klaster. Mulai dari klaster infrastruktur, pendidikan, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional, dan klaster lainnya. Khusus untuk klaster lainnya, kata Sri Mulyani, ada alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 13,67 triliun.

Cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 6,1 triliun tersebut diperuntukkan sebagai PMN bagi empat perusahaan BUMN. PMN paling besar akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 2 triliun. Kemudian, untuk PT Hutama Karya serta Badan Bank Tanah masing-masing Rp 1 triliun.

PMN sebesar Rp 965 miliar juga akan diberikan kepada PT Industri Kereta Api. Terakhir, suntikan senilai Rp 500 miliar untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Selain itu, ada pula alokasi kewajiban penjaminan sebesar Rp 635 miliar. "Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan, dalam hal ini kami menyediakan atau mencadangkan dana untuk penjaminan untuk BUMN," kata Sri Mulyani.

Pilihan editor: Hutama Karya Terima PMN Rp 18,6 Triliun, jadi Penerima Pembiayaan Investasi Terbesar

Advertising
Advertising

ANNISA FEBIOLA

Redaksi mengubah judul artikel ini yang semula menyebut ada lima BUMN yang mendapatkan pengajuan PMN pada Senin, 1 Juli 2024 pukul 14.18 WIB. Kami minta maaf atas kekeliruan tersebut.

Berita terkait

Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN 10 Tahun Era Jokowi: dari Infrastruktur hingga Stunting

4 jam lalu

Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN 10 Tahun Era Jokowi: dari Infrastruktur hingga Stunting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian pembangunan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang didukung oleh APBN.

Baca Selengkapnya

Suharso Monoarfa Yakin pembangunan IKN Sesuai Target di Pemerintahan Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Suharso Monoarfa Yakin pembangunan IKN Sesuai Target di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan IKN akan sesuai target di masa pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

11 jam lalu

DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta tambahan anggaran Rp 589,9 triliun. Ini tanggapan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya

Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

12 jam lalu

Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 454,5 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

13 jam lalu

Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, nilai aset pemerintah tercatat sebesar Rp 13.072,8 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

Pelindo Pastikan Reklamasi Lahan untuk Terminal BBM Pengganti Depo Plumpang Rampung Awal 2025

14 jam lalu

Pelindo Pastikan Reklamasi Lahan untuk Terminal BBM Pengganti Depo Plumpang Rampung Awal 2025

Setelah rampung, lahan reklamasi untuk terminal BBM akan diserahkan Pelindo kepada Pertamina.

Baca Selengkapnya

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

22 jam lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen asumsi dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.

Baca Selengkapnya

Libur Tahun Baru Islam 1446 H, KAI Sediakan Kereta Tambahan dari Bandung

23 jam lalu

Libur Tahun Baru Islam 1446 H, KAI Sediakan Kereta Tambahan dari Bandung

KAI Daerah Operasi 2 Bandung menyediakan satu perjalanan kereta tambahan KA Lodaya relasi Bandung-Solobalapan menghadapi libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

1 hari lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Dapat PMN Rp 1,5 Triliun, PT Pelni akan Tambah 3 Kapal Penumpang

1 hari lalu

Dapat PMN Rp 1,5 Triliun, PT Pelni akan Tambah 3 Kapal Penumpang

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni mendapat PMN dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,5 triliun.

Baca Selengkapnya