Analis Prediksi Besok Rupiah Menguat di Kisaran Rp16.320 hingga Rp16.410 per Dolar AS

Minggu, 30 Juni 2024 19:48 WIB

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Analis pasar sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memprediksi rupiah menguat dalam perdagangan Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, dalam penutupan perdagangan Jumat, 28 Juni 2024, rupiah menguat 30 poin ke level Rp16.375 per dolar AS.

"Untuk perdagangan Senin depan, rupiah fluktuatif tapi ditutup menguat di rentang Rp16.320 - Rp16.410 per dolar AS," kata Ibrahim melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu, 30 Juni 2024.

Menurut Ibrahim, rupiah menguat karena dolar sedikit terpengaruh data terbaru yang menunjukkan adanya penurunan pada perekonomian Amerika Serikat, khususnya pasar tenaga kerja.

Akan tetapi, meski rupiah menguat, nilai tukarnya sudah melampaui asumsi makro angggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. Adapun dalam asumsi makro APBN 2024, rupiah diproyeksikan senilai Rp15.000 per dolar AS.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri pun menilai situasi ini sebagai depresiasi rupiah yang tidak terkendali. "Walaupun sempat diusahakan dengan operasi pasar oleh BI (Bank Indonesia) turun, tapi kemudian naik lagi, bahkan hampir menyentuh Rp16.500," katanya kepada Tempo pada Sabtu, 29 Juni 2024.

Advertising
Advertising

Adapun sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pada awal tahun hingga Juni ini, rupiah telah terdepresiasi 6,25 persen ketimbang akhir 2024.

Didin menilai, ada sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal, yang mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Faktor eksternal, sudah tentu situasi geopolitik maupun geoekonomi yang terus bergejolak sehingga membuat The Fed mempertahankan suku bunga acuan di level 5,5 persen.

Sedangkan faktor internal, menurut Didin, ialah buruknya fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini menyoal defisit APBN yang direncanakan 2,45 sampai 2,82 persen. Menurut dia, rencana tersebut adalah refleksi pengeluaran APBN yang sebelumnya secara umum digelontorkan secara besar-besaran untuk proyek-proyek infrastruktur. "Ini yang akan membuat time lag terhadap pertumbuhan ekonomi," tutur Didin.

Artinya, kata Didin, dampak terhadap pertumbuhan ekonominya tidak terlalu kuat, begitu juga terhadap kesempatan kerja. Situasi tersebut, menurut dia, diperparah dengan gelontoran anggaran bantuan sosial (bansos) besar-besaran yang politis terhadap Pemilu 2024, bahkan Pilkada serentak. "Sehingga, menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja," ujarnya.

ANNISA FEBIOLA | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

Berita terkait

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

17 menit lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen asumsi dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

1 jam lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

6 Rekomendasi Tips Membantu Negara Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

6 jam lalu

6 Rekomendasi Tips Membantu Negara Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Ada sejumlah cara untukmembantu negara menguatkan rupiah

Baca Selengkapnya

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

6 jam lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

1 hari lalu

Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah tak memberlakukan bea masuk terlalu tinggi. Hindari impor ilegal.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

1 hari lalu

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

Masalah penyimpangan pemberian fasilitas kredit LPEI mulai santer diberitakan sejak Sri Mulyani Indrawati melaporkannya kepada Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Rupiah Diprediksi Melemah hingga Rp 16.470 per Dolar AS Hari Ini

1 hari lalu

Rupiah Diprediksi Melemah hingga Rp 16.470 per Dolar AS Hari Ini

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini diperkirakan akan ditutup melemah di rentang Rp 16.380 sampai Rp 16.470.

Baca Selengkapnya

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 17 T Masuk Pos Cadangan Bendahara Umum Negara, FITRA: Akan Sulit Dipantau

2 hari lalu

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 17 T Masuk Pos Cadangan Bendahara Umum Negara, FITRA: Akan Sulit Dipantau

Seknas FITRA Misbah Hasan mengomentari proses pembahasan makan bergizi gratis yang dinilai kurang transparan.

Baca Selengkapnya

Rupiah kembali Melemah, Sektor Industri Terdampak

2 hari lalu

Rupiah kembali Melemah, Sektor Industri Terdampak

Mata uang rupiah kembali melemah dalam penutupan perdagangan hari ini Selasa, 2 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

2 hari lalu

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

Komisi XI DPR RI mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Bank Tanah.

Baca Selengkapnya