Penerimaan Menurun 7,8 Persen, Bea Cukai: Ekonomi Dunia Sedang Kontraksi

Minggu, 30 Juni 2024 15:19 WIB

Petugas Bea dan Cukai tengah melakukan pengecekan pita cukai rokok di Kantor Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa 19 Desember 2023. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan 17 juta pita cukai baru untuk memenuhi kebutuhan pada awal tahun 2024. Hal ini juga sejalan dengan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan angkat bicara ihwal penerimaan Bea Cukai yang turun 7,8 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Penurunan itu dinilai tak lepas dari kondisi perekonomian global yang juga mengalami kontraksi.

Total penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Mei sebesar Rp109,1 triliun dari target Rp321 triliun. Penerimaan pada Mei terbagi menjadi bea masuk Rp20,3 trilun, bea keluar Rp7,7 triliun, dan penerimaan terbanyak pada cukai sebesar Rp81,1 triliun. Penerimaan cukai mengalami penurunan 12,6 persen secara tahunan akibat turunnya cukai hasil tembakau.

“Ini enggak lepas dari kondisi perekonomian global. Sementara global terjadi kontraksi, tentunya permintaan dunia juga turun,” ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, saat ditemui di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 27 Juni 2024.

Nirwala menuturkan hal yang perlu disikapi saat ini adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang terus menurun. Sehingga dia mengatakan penting untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. “Kami tetap berusaha sekuat mungkin memenuhi target. Apa pun yang dilihat mesti target,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak mengalami perlambatan, dan penerimaan dari kepabeanan dan cukai turut menurun secara tahunan. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP juga turun, sehingga jika ditotal pendapatan negara secara keseluruhan dari pajak, kepabeanan dan cukai dan PNBP mengalami kontraksi 7,1 persen.

Advertising
Advertising

Bendahara Negara mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Mei mengalami perlambatan. Sampai akhir Mei penerimaan dari pajak Rp 760,8 triliun, atau kontraksi 8,4 dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 830,5. "Artinya baru 38,4 persen dari target APBN," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis 27 Juni 2024.

Pilihan Editor: Bea Cukai Batam Catat Penerimaan Rp 176 Miliar hingga Mei 2024: Belum Capai Target akibat Harga Sawit Turun

Berita terkait

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

40 menit lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya

Duta Besar Kanada Optimis Hubungan Kedua Negara Makin Berkembang di Bawah Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Duta Besar Kanada Optimis Hubungan Kedua Negara Makin Berkembang di Bawah Pemerintahan Prabowo

Duta Besar Kanada untuk Indonesia mengatakan hubungan bilateral yang positif antara RI-Kanada akan terus tumbuh di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Polisi Bongkar Laboratorium Klandestin Narkoba Terbesar di Indonesia, Bersebelahan dengan Kantor Kelurahan

17 jam lalu

Polisi Bongkar Laboratorium Klandestin Narkoba Terbesar di Indonesia, Bersebelahan dengan Kantor Kelurahan

Bareskrim membongkar aktivitas laboratorium klandestin narkoba terbesar di Indonesia. Letaknya bersebelahan dengan kantor kelurahan di Malang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

18 jam lalu

Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah tak memberlakukan bea masuk terlalu tinggi. Hindari impor ilegal.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

22 jam lalu

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

Masalah penyimpangan pemberian fasilitas kredit LPEI mulai santer diberitakan sejak Sri Mulyani Indrawati melaporkannya kepada Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 17 T Masuk Pos Cadangan Bendahara Umum Negara, FITRA: Akan Sulit Dipantau

1 hari lalu

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 17 T Masuk Pos Cadangan Bendahara Umum Negara, FITRA: Akan Sulit Dipantau

Seknas FITRA Misbah Hasan mengomentari proses pembahasan makan bergizi gratis yang dinilai kurang transparan.

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

1 hari lalu

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

Komisi XI DPR RI mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Bank Tanah.

Baca Selengkapnya

Ini Sebabnya Pakar Sebut Pajak 200 Persen untuk Produk Cina Bisa Bahayakan Indonesia

1 hari lalu

Ini Sebabnya Pakar Sebut Pajak 200 Persen untuk Produk Cina Bisa Bahayakan Indonesia

Pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk produk Cina yang membanjiri pasar, tapi pakar ingatkan bahayanya..

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Rencana Pengenaan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina: Nanti Dibahas

1 hari lalu

Sri Mulyani soal Rencana Pengenaan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina: Nanti Dibahas

Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya irit bicara ketika ditanya tentang rencana pengenaan bea masuk bagi produk impor asal Cina hingga 200 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Luhut dan Sri Mulyani Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara

2 hari lalu

Jokowi Perintahkan Luhut dan Sri Mulyani Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara

Pungutan royalti sektor batu bara akan berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Baca Selengkapnya