PDN Kena Serangan Ransomware, Pakar Nilai Peluang Kebocoran Data Relatif Rendah

Reporter

Bagus Pribadi

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 26 Juni 2024 08:15 WIB

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, usai konferensi pers terkait serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan probabilitas kebocoran data pada kasus serangan siber Ransomware terhadap Pusat data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) relatif rendah. “Kasus PDN itu adalah peretasan yang mengeksploitasi celah keamanan VMware dan yang dilakukan peretas adalah mengenkripsi server VMware,” katanya saat dihubungi, Selasa, 25 Juni 2024.

Alfons mengatakan, secara teknis peretas tak memiliki akses terhadap data di server tersebut karena datanya secara otomatis diproteksi sistem VMware. “Sehingga, sekalipun bisa disalin tetapi sulit untuk bisa dibuka,” katanya.

Namun menurutnya, tak menutup kemungkinan jika para peretas itu memiliki datanya kemudian menjual atau menggunakannya sebagai senjata menekan PDN. Namun Alfons mengatakan, dari kasus peretasan yg terjadi terhadap esxi VMware, data sekalipun bisa disalin tetap tak bisa dibaca di server lain karena dilindungi secara otomatis oleh sistem VMware.

“Jadi menurut saya probabilitas kebocoran data dari kasus PDN diretas relatif rendah. Yang signifikan adalah produktivitas yang terganggu karena aplikasi VMware berhasil dienkripsi dan tak bisa jalan sehingga menimbulkan gangguan operasional,” katanya.

Menurut Alfons, ramainya kabar kebocoran data di sejumlah instansi pemerintah yang kemudian dijual di situs gelap, tak ada hubungannya dengan peretasan Ransomware PDN. “Kelihatannya tidak berhubungan. Jadi kebocoran data BAIS disinyalir dari komputer yang berhasil diretas dan disalin datanya. Kalau PDN itu isinya server semua,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Data penting dari sejumlah lembaga pemerintahan dikabarkan dijual di situs gelap seharga US$ 1.000 hingga US$ 7.000 atau hingga sekitar Rp 114,72 miliar (asumsi kurs Rp 16.389 per dolar AS). Adapun lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah Badan Intelijen Strategi Indonesia (BAIS), Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Informasi ini pertama kali beredar di media sosial X Indonesia dan dibagikan oleh akun bernama @MurtadhaOne1. “BOCOR!!! Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub dijual di Dark Web, harganya 1.000 - 7.000 dolar AS,” bunyi keterangan dalam unggahan akun tersebut, Senin, 24 Juni 2024.

Pemilik akun @MurtadhaOne1 itu mengetahui penjualan data lembaga pemerintahan tersebut dari akun X centang biru bernama @FalconFeeds.io. Akun tersebut memang kerap membagikan informasi terkait kebocoran data yang dijual di situs-situs gelap.

Menurut FalconFeeds.io, data-data sensitif sejumlah lembaga tersebut dibocorkan oleh seseorang yang disebut sebagai MoonzHaxor di BreachForums. Menurutnya, MoonzHaxor yang merupakan salah satu anggota terkemuka di forum para hacker dunia tersebut, telah mengunggah file dari BAIS (Badan Intelijen Strategis Indonesia).

Pilihan editor: Gara-gara Mau Berantas Judi Online, Pusat Data Nasional Terkena Serangan Ransomware?

BAGUS PRIBADI

Berita terkait

Dubes AS Temui Menkominfo Sebut Komitmen Kuat atas Potensi Ekonomi Digital RI

1 hari lalu

Dubes AS Temui Menkominfo Sebut Komitmen Kuat atas Potensi Ekonomi Digital RI

Menkominfo Budi Arie menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor ekonomi digital, yakni sebesar US$800 miliar atau sekitar Rp 12.096,8 triliun.

Baca Selengkapnya

Direktorat Siber Bareskrim Ungkap 3 Penyebab Suatu Sistem Jaringan Data Mudah Dibobol

2 hari lalu

Direktorat Siber Bareskrim Ungkap 3 Penyebab Suatu Sistem Jaringan Data Mudah Dibobol

Dittipidsiber Bareskrim mengungkap kasus kebocoran data sistem elektronik milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

3 hari lalu

Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

Meutya mengatakan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut sedang didalami oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Sebut Pembentukan Lembaga PDP sedang Tahap Sinkronisasi

3 hari lalu

Komisi I DPR Sebut Pembentukan Lembaga PDP sedang Tahap Sinkronisasi

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan telah mendengar pemerintah tengah menyiapkan lembaga PDP dan kini sedang tahap sinkronisasi.

Baca Selengkapnya

Kebocoran Data Berulang, CISSRec Dorong Pemerintah Segera Bentuk Lembaga PDP

3 hari lalu

Kebocoran Data Berulang, CISSRec Dorong Pemerintah Segera Bentuk Lembaga PDP

Sejumlah kasus kebocoran data yang belakangan kerap terulang ini perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

4 hari lalu

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

4 hari lalu

Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

Menkopolhukam memastikan kelanjutan pembangunan PDN di tiga lokasi.

Baca Selengkapnya

DJP Sanggah Kebocoran Data NPWP, CISSReC: Lembaga Mana yang Punya Data Selengkap Itu?

4 hari lalu

DJP Sanggah Kebocoran Data NPWP, CISSReC: Lembaga Mana yang Punya Data Selengkap Itu?

CISSReC, merespons sanggahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) soal adanya indikasi kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sistemnya

Baca Selengkapnya

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

4 hari lalu

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

5 hari lalu

6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.

Baca Selengkapnya