TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah atau Walhi Jateng mengkritik proyek pembangunan tanggul laut di Semarang Utara, Jawa Tengah karena dinilai akan memperparah amblesan tanah (land subsidence). Sebagai gantinya, Walhi Jateng meminta pemerintah mengembalikan ekosistem mangrove di wilayah itu.

“Kami mengharap satu solusi pengembalian ekosistem mangrove sebagai benteng alami dari wilayah pesisir untuk terhindar dari abrasi,” ujar Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, Iqbal Alghofani, saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, dikutip Minggu, 23 Juni 2024.

Sayangnya, solusi mangrove sebagai benteng alami tak dihiraukan oleh pemerintah. Alih-alih memperkuat ekosistem mangrove, Iqbal mengatakan pemerintah justru akan membabat 46 hektare magrove untuk membangun tanggul laut. “Mengganti alam hutan mangrove menjadi tanggul itu jelas menurut saya sangat tidak tepat,” kata dia.

Pembangunan tanggul laut diprediksi hanya akan memberi manfaat dalam jangka pendek di Kelurahan Tambakrejo. Namun dengan begitu, ia menilai banjir rob justru akan berdampak ke wilayah lain. Karena itu, dia mengatakan solusi mengatasi banjir rob harus bersifat eco-region, tidak terbatas pada wilayah tertentu

Pemerintah, kata dia, tidak bisa main-main dalam menangani permasalahan pesisir ini. Menurut dia, pemerintah harus memiliki berbagai pertimbangan, misalnya tentang kondisi amblesan tanah dan konteks kehidupan wilayah pesisir, khususnya nelayan.

Ia menuturkan menarik partisipasi warga merupakan hal paling penting dalam menangani permasalahan pesisir. Sebab, warga warga memiliki cara sendiri untuk menangani permasalahan secara lokal. “Tidak bisa satu obat untuk menyelesaikan semua penyakit,” kata dia. Misalnya dalam menangani amblesan tanah dan abrasi, setiap wilayah memilki kasus unik masing-masing.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengklaim proyek tanggul laut yang telah menelan anggaran Rp 386 miliar itu mampu sekaligus menata kampung nelayan di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Namun, Kepala Negara belum bisa membeberkan efektivitas tanggul itu. Pasalnya, proyek pembangunan belum rampung.

"Saya kira, dalam jangka 30 tahun, minimal, bisa menahan rob yang terjadi," kata Jokowi ketika meninjau proyek itu, Senin, 17 Juni 2024.

HAN REVANDA PUTRA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Cerita Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok Habiskan Puluhan Juta Rupiah demi Selamatkan Rumah dari Rob