SKK Migas: Realisasi Lifting Gas Bumi Baru 92 Persen dari Target APBN 2024

Sabtu, 22 Juni 2024 07:51 WIB

Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas

TEMPO.CO, Bandung - Wakil kepala SKK Migas Shinta Damayanti mengatakan, target lifting gas bumi dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar 5.785 MMSCFD (juta kaki kubik per hari). Per 19 Juni 2024, pencapaian penyaluran gas bumi berada diangka 5.305 MMSCFD atau sekitar 92 persen dari target APBN 2024.

“Belum tercapainya target ini tidak semata-mata karena ketidakmampuan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dalam memproduksikan gas bumi. Pasalnya, di beberapa wilayah terdapat gas yang tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan,” kata dia dikutip dari keterangannya, Jumat, 21 Juni 2024.

Shinta mencontohkan di Jawa Timur tahun 2024 terdapat gap relatif besar antara kemampuan pasok KKKS dengan penyerapan pembeli. Gap tersebut setara 100 MMSCFD. Hal sama juga terjadi di wilayah Natuna dengan gap antara kemampuan pasok dan penyerapan pembeli sekitar 90 MMSCFD.

“Kondisi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dibutuhkan perencanaan yang matang agar penyerapan gas bumi optimal, karena karakteristik gas bumi yang berbeda dengan minyak bumi, sekali diproduksi harus disalurkan,” kata Shinta.

Ia mengatakan, pemanfaatan gas bumi dalam10 tahun terakhir secara volumer tidak mengalami peningkatan signifikan. Catatan SKK Migas di Tahun 2013 kebutuhan gas bumi dalam negeri sebesar 3.774 BBtud. Tahun 2023 hanya naik di bawah 10 persen.

Advertising
Advertising

“Tahun 2023, serapannya berada diangka 4.075 BBtud atau hanya naik di bawah 10 persen selama 10 tahun,” kata dia.

Shinta mengatakan, SKK Migas menyiapkan dua strategi untuk mendorong penyerapan gas bumi tersebut. Strategi pertama dengan Push, yakni strategi komersialisasi yang bertujuan mengirimkan pasokan gas ke pusat kebutuhan menggunakan infrastruktur seperti pipa, kilang LNG skala kecil dan menengah, serta terminal regasifikasi.

Selanjutnya: Strategi kedua, Pull, yakni strategi komersial yang bertujuan mengembangkan....

<!--more-->

Strategi kedua, Pull, yakni strategi komersial yang bertujuan mengembangkan kebutuhan di dekat sumur gas bumi. Misalnya dengan mendorong pembangunan industri petrokimia, smelter, serta pembangkit listrik.

“Dengan dua strategi ini, kami berharap cadangan gas bumi yang ditemukan, dapat diproduksi dan tersalurkan dengan optimal untuk pemenuhan dalam negeri,” kata Shinta.

Shinta Jumat, 21 Juni 2024, menutup Forum Gas Bumi 2024 yang telah berlangsung tiga hari di Bandung. Forum tersebut untuk mensosialisasikan pentingnya infrastruktur jaringan gas yang terintegrasi yang menjadi kunci pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri maupun optimalisasi lifting gas bumi.

“Harus dipahami, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan target lifting gas bumi nasional adalah suatu keniscayaan yang harus kita upayakan semaksimal mungkin,” kata Shinta.

Shinta mengatakan, dibutuhkan kesepahaman semua pihak agar optimasi pemanfaatan gas bumi dapat tercapai. Ia berharap, KKKS dan pembeli gas bumi dapat mendukung dan memiliki pandangan yang sama atas strategi komersialisasi ini.

“Komitmen ini perlu diimbangi dengan kepastian komersialisasi potensi gas, sehingga target produksi gas 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) dapat tercapai,” kata dia.

Dalam Forum Gas Bumi 2024 tersebut ditandatangani kesepakatan kerja sama gas bumi dengan nilai menembus Rp 94.4 triliun. Kesepakatan tersebut berasal dari penandatanganan sejumlah kesepahaman, di antaranya MOU antara Husky-CNOOC Madura Ltd. dan PT Pupuk Kujang; Husky-CNOOC Madura Ltd. dan PT Cikarang Listrindo Tbk.; amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara EMP Bentu dengan PT Kilang Pertamina Internasional; serta 27 Perjanjian Jual Beli Gas lainnya.

Pilihan Editor: Rupiah Terperosok hingga Rp16.475, HIPMI: Momen yang Mengkhawatirkan Bagi Ekonomi Nasional

Berita terkait

Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

8 jam lalu

Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

Realisasi penerimaan pajak nasional di wilayah Jakarta per Mei 2024 sebesar Rp 538,47 triliun atau 40,88 persen dari target APBN.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

9 jam lalu

Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

Presiden Jokowi akan memberikan bantuan pangan beras yang terus berlanjut sampai Desember 2024. Bantuan ini berbeda dengan bantuan sosial.

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

18 jam lalu

Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

Kurs rupiah telah melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024

Baca Selengkapnya

FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

20 jam lalu

FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya uji publik terhadap program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

22 jam lalu

Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

Presiden Jokowi akan menyalurkan bantuan pangan beras sampai Desember 2024. Namun, sebelum terealisasikan, simak terlebih dahulu fakta-fakta dari penyaluran bantuan ini!

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

Hingga akhir Mei, pemerintah telah membelanjakan Rp 700 miliar untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

2 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

2 hari lalu

Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

Hingga akhir April 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 5,5 triliun.

Baca Selengkapnya

Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

3 hari lalu

Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

Riset Open Budget Survey (OBS) menunjukkan transparansi anggaran Indonesia stagnan. Seknas FITRA menyorot rendahnya partisipasi publik di penganggaran

Baca Selengkapnya