TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta mencapai Rp 538,47 triliun per Mei 2024. Penerimaan pajak ini sudah mencapai 40,88 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak Jakarta mengalami kontraksi atau turun secara tahunan. Penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 12,66 persen akibat penurunan di seluruh jenis pajak," kata Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I, Toto Hari Saputra dalam konferensi pers Alco Regional Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024 yang dikutip melalui keterangan resmi.
Realisasi pajak penghasilan (PPh) non-migas tercatat Rp 311,08 triliun atau 42,95 persen dari target. Angka ini turun sebesar 13,26 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pada Mei 2024, kata Toto penerimaan PPh non-migas turun karena penerimaan PPh Pasal 25 badan/korporat di wajib pajak prominen.
Kemudian, realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dilaporkan sebesar Rp 196,85 triliun atau 39,35 persen dari target. Realisasi PPN juga mengalami penurunan 9,74 persen yoy, akibat kenaikan restitusi dan penurunan PPN impor.
Sementara itu, PPh migas mencatatkan realisasi penerimaan Rp 29,16 triliun atau 38,19 persen dari target. Penerimaan PPh migas juga turun sekitar 20,64 persen yoy. Penurunan ini, kata Toto terjadi karena adanya moderasi harga komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO). Sedangkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya terealisasi Rp 1,36 triliun atau 8,43 persen dari target.
Toto menyebut, mayoritas jenis pajak utama masih tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada PPh Pasal 21 yakni 27,59 persen. Terutama pajak-pajak transaksional atau non-PPh Badan. "Perpajakan DKI Jakarta tetap stabil, ditopang oleh pajak transaksional sektor non komoditas menunjukkan underlying economic activity yang resilient," katanya.
Penerimaan kepabeanan dan cukai
Penerimaan kepabeanan dan cukai Jakarta per Mei 2024 mencapai Rp 8,45 triliun atau 30,5 dari target APBN 2024. Penerimaan kepabeanan dan cukai Jakarta termoderasi sebesar 11,88 persen. Hal ini disampaikan oleh M. Hilal Nur Sholihin dari Kantor Wilayah Kepabeanan dan Cukai Jakarta dalam agenda yang sama.
Realisasi penerimaan bea keluar sebesar Rp 130 milliar atau mencapai 137,31 persen dari target. Hilal mengatakan, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan atas Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) untuk komoditas turunan CPO.
Sementara itu, realisasi bea masuk mencapai Rp 8,12 triliun atau 30,15 persen dari target. Bea masuk mengalami penurunan sebesar 13,17 persen yoy. Hilal menjelaskan, persetujuan impor besi baja API-U dan ban API-U masih belum terbit, sehingga penerimaan bea masuk dari komoditas besi dan baja tertunda. Sedangkan penerimaan bea masuk dari komoditas utama seperti plastik bentuk asal turun 10,90 persen dan mobil turun 49,12 persen.
Kemudian, realisasi cukai dilaporkan sebesar Rp 190 millliar per Mei 2024 atau 28,93 persen dari target. Namun, realisasinya juga mengalami penurunan sebesar 7,78 persen yoy. Hilal mengatakan, perpindahan kontributor utama untuk cukai dari Jakarta menyebabkan penerimaan cukai hasil tembakau turun 5,14 persen yoy.
"Mayoritas penerimaan cukai MMEA (minuman yang mengandung Etil alkohol) berasal dari impor MMEA, sehingga penerbitan kuota impor MMEA yang tertunda mempengaruhi penurunan penerimaan cukai MMEA 8,43 persen yoy."
Pillihan Editor: Sempat Henti Layan Sejak Pagi, Layanan DJP Sudah Bisa Kembali Diakses
