Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara karena Gangguan Server

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

Jumat, 21 Juni 2024 19:36 WIB

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi mempertemukan dua kandidat capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di pematang sawah di Kebumen, Jateng, Kamis, 9 Maret lalu. Duet baru yang direstui Jokowi?

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 21 Juni 2024 dimulai dengan Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp 51 Triliun untuk mendukung program cetak sawah 1 juta hektar, program presiden terpilih Prabowo. Hingga antrean panjang di bandara karena gangguan server Kominfo yang masih terjadi sampai hari ini. Berikut ringkasannya:

1. Dukung Prabowo Cetak Sawah 1 Juta Hektar, Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp 51 Triliun

Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Kamis, 20 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penambahan anggaran kementerian pertanian sebesar Rp51 triliun untuk tahun anggaran 2025. Setengah alokasi tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mencetak sawah 1 juta hektar.

Amran menjelaskan alasan penambahan anggaran tersebut karena adanya usulan program kerja di sejumlah sekretariat jenderal di Kementan.

Advertising
Advertising

Selain itu, kata dia, penambahan anggaran juga bertujuan untuk mendukung program Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

Amran merinci, tamabahan anggaran tersebut di antaranya adanya usulan program pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp175 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp28 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp9 triliun dan Badan PPSDM Pertanian sebesar Rp1,5 triliun.

"Kementan mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung Astra Cita presiden terpilih, khususnya untuk cetak sawah 1 juta hektar senilai Rp 25 triliun. Maka dari itu, usulan tambahan anggaran tahun 2025 ada sebesar Rp 51 triliun," kata Amran, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube, Kamis, 20 Juni 2024. Lengkapnya di sini.

2. Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan Kementerian BUMN akan menindak tegas pengurus PT Indofarma (Persero) Tbk. dan anak perusahaan yang bermasalah terkait penyimpangan berindikasi tindak pidana dalam pengelolaan keuangan perusahaan farmasi itu.

"Kita menghormati hukum dan kita akan tindak secara tegas pengurusnya yang bermasalah," ujar Kartika Wirjoatmodjo seperti dikutip Antara, Kamis, 20 Juni 2024.

Seperti diketahui, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT IGM. Perusahaan milik negara yang berbisnis di bidang produksi obat dan alat kesehatan itu diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar.

Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024. BPK juga menemukan sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma yang menyebabkan kecurangan atau kerugian pada perusahaan farmasi tersebut.

“Ditemukan bahwa PT Indofarma Tbk dan PT IGM melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer,” ungkap Ketua BPK, Isma Yatun. Selengkapnya baca di sini.

3. Basuki Hadimuljono Sebut Hutama Karya hingga Jasa Marga Bakal Ikut Kelola Sistem Tol Nirsentuh

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah badan usaha jalan tol atau BUJT bakal ikut mengelola sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Sebelumnya, pengelolaan MLFF hanya dipegang PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), perusahaan teknologi asal Hungaria.

“Jadi, sudah kita lebur. Tidak hanya RITS. Kalau RITS sendiri, pasti BUJT khawatir,” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 21 Juni 2024.

Basuki kemudian membeberkan sejumlah BUJT yang bersedia ikut aksi korporasi dan melebur bersama RITS. “Di antaranya Hutama Karya, Nusantara Infrastructure, Jasa Marga, ikut di situ,” katanya.

Kendati begitu, Basuki belum tahu berapa persen porsi kepemilikan RITS yang bakal diambil alih sejumlah BUJT tersebut. “Mereka sendiri nanti yang mengatur,” kata dia.

Basuki menyampaikan bahwa sistem MLFF akan diterapkan di Indonesia secara bertahap mulai akhir 2024. Sebelumnya, MLFF juga sudah diuji coba di ruas tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi. “Termasuk teknis dan manajerial. Saat ini sudah ada solusi dari sisi manajerialnya," kata Basuki, 28 Mei 2024, dikutip dari Antara. "Saya optimistis MLFF akan diimplementasikan secara bertahap dengan masih single lane atau hybrid masih dengan kartu (e-Toll)," ujarnya menambahkan. Berita lengkapnya di sini.

4. Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tata niaga tanaman kratom. “Akan segera dibuat Permendag-nya,” ujar dia saat ditemui di Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 21 Juni 2024.

Dia mengatakan dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 20 Juni 2024, menyepakati pemerintah akan mengatur tata niaga tanaman kratom.

Ketua Umum PAN itu mengatakan selama ini kratom diperdagangkan hingga ekspordengan terlalu bebas. Imbasnya, kualitas kratom tak terkontrol hingga menjadi buruk, harganya murah, dan nama Indonesia jelek di mata internasional.

Dalam Permendag itu, Zulhas mengatakan akan diatur kualitas kratom yang diperdagangkan. Meski volume perdagangan akan berkurang, dia mengatakan harganya akan menjadi kompetitif dan menguntungkan petani. Selengkapnya baca di sini.

5. Update Gangguan Server PDN Kominfo Hari Kedua di Bandara Soekarno-Hatta: Belum Pulih, Masih Manual

Suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini terpantau lebih lengang ketimbang kemarin usai ramai gangguan pada Sistem Pusat Data Nasional Kominfo.

Dari pantauan Tempo pada Jumat 21 Juni 2024 pukul 13.56 WIB, terlihat suasana di terminal itu cukup tertib. Salah satu penumpang bernama Doni, misalnya, menceritakan bahwa ia tak mengalami kendala dengan antrean.

“Sebentar, sih. Tinggal kaya ngisi aplikasi di bea cukai itu,” kata Doni kepada Tempo di Terminal 3 kedatangan Internasional kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 21 Juni 2024. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Hong Kong ini menyebutkan banyak penumpang lain yang juga harus ikut mengantre. “(Antre, kira-kira) lima menitan sih, ya, lumayan lama."

Sementara itu, Ardin, penumpang yang datang dari Cina mengaku di Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk transit karena tujuan utamanya adalah ke Riau. Selain harus antre, ia menyebutkan pemeriksaan manual formulir itu cukup memakan waktu yang lama.

“Lima menit, lah. Tapi isinya form itu lama, karena kita baru sampai,” kata Ardin. Ia menduga antrean yang panjang itu bisa jadi karena kondisi bandara yang tengah ramai oleh penumpang.

Hingga Jumat pagi, 21 Juni 2024, gangguan pada Sistem Pusat Data Nasional Kominfo belum juga teratasi. Karena sistem masih bermasalah, layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta masih dilakukan secara manual. Lengkapnya baca di sini.



Berita terkait

PDN Diretas, Anggota DPR Duga Ada Penyelewengan Dana Pemeliharaan Rp 700 Miliar

34 menit lalu

PDN Diretas, Anggota DPR Duga Ada Penyelewengan Dana Pemeliharaan Rp 700 Miliar

Anggota DPR Ahmad Sahroni menuding ada penyelewangan dana di kasus peretasan PDN.

Baca Selengkapnya

Mentan Targetkan Setop Impor Kambing Rp 37 Triliun per Tahun: Beternak Itu Semudah Membalikkan Tangan

2 jam lalu

Mentan Targetkan Setop Impor Kambing Rp 37 Triliun per Tahun: Beternak Itu Semudah Membalikkan Tangan

"Kami cetak peternak, stop impor. Sebesar Rp 37 triliun digunakan membesarkan peternak Indonesia," kata Mentan Amran Sulaiman.

Baca Selengkapnya

Program Mahal Prabowo-Gibran, FITRA Dorong Mitigasi Kebocoran Anggaran

4 jam lalu

Program Mahal Prabowo-Gibran, FITRA Dorong Mitigasi Kebocoran Anggaran

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya mitigasi kebocoran anggaran di program mahal Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

18 jam lalu

FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya uji publik terhadap program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Anggaran Makan Bergizi Prabowo Capai Rp 500 Triliun, FITRA: Anggaran Harus Transparan

19 jam lalu

Bahlil Sebut Anggaran Makan Bergizi Prabowo Capai Rp 500 Triliun, FITRA: Anggaran Harus Transparan

Menteri Bahlil sebut anggaran program makan bergizi Prabowo capai Rp 500 triliun. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan dorong transparansi anggaran.

Baca Selengkapnya

Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Perlintasan, Visa, hingga Paspor Telah Normal setelah Sepekan PDN Diretas

21 jam lalu

Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Perlintasan, Visa, hingga Paspor Telah Normal setelah Sepekan PDN Diretas

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim memastikan layanan perlintasan, visa, izin tinggal, dan paspor telah beroperasi normal pada Jumat, 28 Juni kemarin.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong Pembentukan Pansus Dalami Insiden Peretasan PDNS

23 jam lalu

DPR Dorong Pembentukan Pansus Dalami Insiden Peretasan PDNS

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mendorong dibentuknya pansus guna mendalami dan menuntaskan persoalan serangan siber terhadap PDNS

Baca Selengkapnya

Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

1 hari lalu

Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dikabarkan didorong oleh ayahnya, Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

1 hari lalu

Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas adanya peretasan terhadap PDN yang terjadi belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Usai Bertemu Jokowi, Menpan RB Sebut Pembentukan Kementerian Disesuaikan dengan Kebutuhan Prabowo

1 hari lalu

Usai Bertemu Jokowi, Menpan RB Sebut Pembentukan Kementerian Disesuaikan dengan Kebutuhan Prabowo

Menpan RB Azwar Anas mengatakan pada prinsipnya, pembentukan kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden Terpilih Prabowo

Baca Selengkapnya