TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menanggapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap salah satu perusahaan plat merah, PT Indofarma (Persero) Tbk. terjerat pinjaman online atau pinjol.

“Indofarma, kami melakukan pendekatan hukumlah. Jadi memang sesuai temuan BPK dan jaksa, ya kami hormati hukum dan tindak secara tegas pengurusnya yang bermasalah,” katanya sambil memasuki mobil di pelataran Jakarta Convention Center Senayan, Kamis, 20 Juni 2024.

Hasil audit BPK itu sebelumnya tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024.

Pada Bab III IHPS berisi hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya itu, disebutkan PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan aktivitas yang berindikasi fraud (kerugian).

Aktivitas itu di antaranya adalah transaksi jual beli fiktif pada Business Unit Fast Moving Consumer Goods (FMCG), penempatan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara (Kopnus), penggadaian deposito pada Bank Oke untuk kepentingan pihak lain, melakukan pinjaman online atau pinjol (fintech) serta menampung dana restitusi pajak pada rekening bank yang tidak dilaporkan di laporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan.

Selain itu, ada aktivitas mengeluarkan dana tanpa underlying transaction, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan pembayaran kartu kredit atau operasional pribadi, melakukan windows dressing laporan keuangan perusahaan, serta membayar asuransi purnajabatan dengan jumlah melebihi ketentuan.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 278,42 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 18,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fiktif FMCG," tulis BPK dalam hasil auditnya di IHPS tersebut.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Profil PT Indofarma Tbk, Perusahaan BUMN Diduga Terjerat Pinjol