TEMPO.CO, Denpasar - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan perjalanan 10 tahun program Reforma Agraria terjadi beberapa akselerasi. Dia menyebut pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis dan lengkap atau PTSL mencapai 113,3 juta bidang tanah yang terdaftar per Mei 2024.

Dia menyebut pada 2017 silam hanya 46 juta bidang tanah yang terdaftar. “Telah terjadi akselerasi,” kata AHY dalam pidatonya di Reforma Agraria Summit di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut dari 113,3 juta bidang tanah itu ada 91,7 bidang yang telah bersertifikat. Artinya capian PTSL menyundul angka 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada 2024.

“Atau mencapai 89 persen jika dihadapkan pada total target akhir 2025, yaitu 126 juta bidang tanah,” kata AHY.

Dalam 100 hari kerja, kata AHY, kementeriannya juga kami juga telah mendaftar 2,4 juta bidang tanah sejak tanggal 21 Februari 2024 silam. Oleh karena itu, dia mengaku optimis akan mencapai target pada 2025 mendatang.

“Kami optimis atas kerja bersama sinergi dan kolaborasi kita semua target PTSL tersebut dapat tercapai,” kata dia.

Program ini, menurut AHY telah berkontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi. Dari pajak penghasilan, bea perolehan hak dan bangunan, penerimaan negara bukan pajak, dan nilai hak tanggungan mencapai Rp 215,8 triliun.

Reforma Agraria Disebut Kebijakan Afirmasi untuk Masyarakat Adat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan reforma agraria merupakan kebijakan afirmasi untuk mendahulukan masyarakat dan kelompok rentan. Dia menyebut gagasan itu berasal dari acara Reforma Agraria Summit 2024 yang juga menjadi ajang refleksi atas pelaksanaan program reforma agraria yang telah terlaksana.

“Reforma agraria perlu dipandang sebagai kebijakan afirmasi yang mendahulukan kelompok lemah, rentan, dan marginal. Terutama kelompok miskin perempuan dan masyarakat adat,” kata Budi saat berpidato dalam acara Reforma Agraria Summit di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Dia menyebut Reforma Agraria Summit ini menawarkan gagasan dan skema ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tujuannya, kata dia, untuk memberi kepastian hak milik, penguasaan tanah, pemanfaatan, hingga komoditas nilai dalam satu paket kebijakan.

“Lebih integratif secara institusional, termasuk menjawab tantangan ekonomi global,” kata dia.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang