Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

Jumat, 14 Juni 2024 20:56 WIB

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan tanggapan Pemerintah atas perubahan UU IKN dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan adanyapenggunaan anggaran prioritas nasional yang melenceng. Seperti digunakan untuk memperbaiki pagar puskesmas hingga membeli motor trail.

Program prioritas, kata Suharso seperti di antaranya stunting dan pendidikan yang sudah diprogramkan sedemikian rupa. Namun, Bappenas tidak bisa melihat realisasi anggaran program prioritas tersebut sampai ke bawahnya.

"Waktu saya pertama masuk ke Bappenas, saya melihat di Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) misalnya stunting pada waktu itu. Saya lihat lokasinya, saya zoom sampai akhirnya programnya apa? Ternyata memperbaiki pagar puskesmas. Itu terjadi," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.

Selain itu, realisasi alokasi anggaran yang tidak tepat juga terjadi dalam anggaran untuk program revolusi mental. Anggaran program revolusi mental justru dialokasikan untuk membeli motor trail.

"Jadi, judulnya adalah mengenai revolusi mental. Saya telusuri, terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang, ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan, tapi kami gak kuasa."

Advertising
Advertising

Menurut dia Bappenas berada di posisi sulit, karena memahami situasi tetapi tidak bisa bertindak. Oleh karena itu, perlu perbaikan kewenangan.

"Jadi, kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Kami mengerti, tapi gak bisa bergerak. Jadi, mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki. Saya gak lihat soal itu, karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami," tutur Suharso.

Pilihan Editor: Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Berita terkait

Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

11 jam lalu

Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia A. Widyasanti mengatakan hilirisasi rumput laut bakal menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2025.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Bappenas Promosikan Land4Lives 2024, Riset Mitigasi Krisis Iklim

13 jam lalu

Ini Alasan Bappenas Promosikan Land4Lives 2024, Riset Mitigasi Krisis Iklim

Strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan dan penghidupan, tidak cukup hanya dilakukan di level tapak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

19 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

Hingga akhir April 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 5,5 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Kritik Usulan Tambahan Anggaran Rp 25 Triliun untuk Food Estate

21 jam lalu

Pengamat Kritik Usulan Tambahan Anggaran Rp 25 Triliun untuk Food Estate

Usulan penambahan anggaran Kementerian Pertanian sebanyak Rp 25 triliun untuk food estate seluas sejuta hektar dinilai tidak tepat

Baca Selengkapnya

Mendagri Ultimatum Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024, Apa Alasannya?

21 jam lalu

Mendagri Ultimatum Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024, Apa Alasannya?

Kalau tidak ada anggaran untuk Pilkada 2024, Mendagri akan meminta Kemenkeu mempercepat transfer DAU ke daerah.

Baca Selengkapnya

Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

23 jam lalu

Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

Riset Open Budget Survey (OBS) menunjukkan transparansi anggaran Indonesia stagnan. Seknas FITRA menyorot rendahnya partisipasi publik di penganggaran

Baca Selengkapnya

Seknas FITRA: Skor Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Anggaran di Indonesia Masih Rendah

1 hari lalu

Seknas FITRA: Skor Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Anggaran di Indonesia Masih Rendah

Indonesia mendapat skor rendah soal partisipasi publik dalam proses penganggaran nasional karena tidak ada ruang yang cukup terbuka bagi masyarakat

Baca Selengkapnya

Bansos Jokowi Disinyalir Bakal Sebabkan Defisit Anggaran Negara

1 hari lalu

Bansos Jokowi Disinyalir Bakal Sebabkan Defisit Anggaran Negara

Perpanjangan bansos yang disalurkan olehJokowi, diprediksi akan menaikkan defisit anggaran negara

Baca Selengkapnya

Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

2 hari lalu

Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang jadi unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Prabowo Diprediksi Kurangi Anggaran Infrastruktur hingga Bansos demi Jalankan IKN dan Makan Gratis

2 hari lalu

Prabowo Diprediksi Kurangi Anggaran Infrastruktur hingga Bansos demi Jalankan IKN dan Makan Gratis

Ada dua alasan jika pemerintah berkeras melanjutkan proyek warisan Jokowi sekaligus menjalankan janji politik Prabowo.

Baca Selengkapnya