Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

Jumat, 14 Juni 2024 14:20 WIB

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 menurun. Per April, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 398,3 miliar atau sekitar Rp6.522,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS. Pada Maret 2024, posisi ULN dilaporkan 404,8 miliar dolar AS.

Secara tahunan atau year-on-year (yoy), ULN Indonesia mencatat penurunan pertumbuhan sebesar 1,5 persen, setelah tumbuh 0,2 persen yoy pada Maret 2024. "Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Jumat, 14 Juni 2024.

Posisi ULN pemerintah pada April 2024 tercatat sebesar US$ 189,1 miliar atau sekitar Rp3.096,7 triliun dengan asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS. Angka ini turun bila dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret 2024 sebesar US$ 192,2 miliar.

Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen yoy. Pada bulan sebelumnya, terjadi kontraksi pertumbuhan ULN sebesar 0,9 persen yoy.

"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain, seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin.

Advertising
Advertising

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas. Misalnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 20,9 persen dari total ULN pemerintah. Sementara itu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,6 persen. Lalu, untuk jasa pendidikan 16,8 persen, sektor konstruksi 13,6 persen serta jasa keuangan dan asuransi 9,6 persen.

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin.

Hal serupa juga terjadi pada ULN swasta pada April 2024 tercatat sebesar US$ 195,2 miliar. ULN ini lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat US$ 198 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 1,3 persen yoy pada Maret menjadi 2,9 persen yoy pada April. Erwin menjelaskan, kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan. Masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,7 persen yoy dan 2,2 persen yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin. Kemudian, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian. Seluruhnya memiliki pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.

BI menilai, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun dari 29,3 persen pada Maret 2024 menjadi 29,1 persen pada April 2024. Selain itu, dicerminkan juga oleh didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.

"Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Erwin.

Pilihan Editor: Cadangan Devisa RI Akhir April 2024 Anjlok Menjadi USD 136,2 Miliar

Berita terkait

Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

6 jam lalu

Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.

Baca Selengkapnya

BASF Batal Investasi US$ 2,6 Miliar, Menteri Bahlil: Bukan Dicabut tapi Ditunda

7 jam lalu

BASF Batal Investasi US$ 2,6 Miliar, Menteri Bahlil: Bukan Dicabut tapi Ditunda

Menteri Bahlil Lahadalia membantah BASF dan Eramet mencabut rencana investasi pemurnian nikel di Indonesia senilai US$ 2,6 miliar dibatalkan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

7 jam lalu

Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia A. Widyasanti mengatakan hilirisasi rumput laut bakal menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenko Marves Sebut Perusahaan Cina dan Singapura akan Investasi Bangun Pabrik Tekstil di RI

10 jam lalu

Kemenko Marves Sebut Perusahaan Cina dan Singapura akan Investasi Bangun Pabrik Tekstil di RI

Kemenko Marves mengungkapkan informasi terbaru perihal rencana investasi perusahaan asing untuk pembangunan pabrik tekstil di Indonesia. Selain Cina, ada pula perusahaan dari Singapura.

Baca Selengkapnya

Utang Menumpuk jadi Salah Satu Penyebab Banyak BUMN Terancam Bangkrut

12 jam lalu

Utang Menumpuk jadi Salah Satu Penyebab Banyak BUMN Terancam Bangkrut

Ada berbagai masalah yang dihadapi sejumlah BUMN sehingga rencananya akan disuntik mati

Baca Selengkapnya

Terkini Ekbis: BPK Sebut OJK Rugikan Negara 400 miliar, IKN Sudah Habiskan 72 triliun, dan Dua Perusahaan Tambang Batalkan Investasi Nikel

12 jam lalu

Terkini Ekbis: BPK Sebut OJK Rugikan Negara 400 miliar, IKN Sudah Habiskan 72 triliun, dan Dua Perusahaan Tambang Batalkan Investasi Nikel

Terkini Ekonomi dan Bisnis: temuan BPK soal OJK yang merugikan Negara Rp 400 miliar lalu, Sri Mulyani membeberkan IKN sudah habiskan anggaran Rp 72,5

Baca Selengkapnya

BASF Cabut Rencana Investasi USD 2,6 Miliar dari RI, BKPM: Kami dari Awal Terus Mengawal..

15 jam lalu

BASF Cabut Rencana Investasi USD 2,6 Miliar dari RI, BKPM: Kami dari Awal Terus Mengawal..

Kementerian Investasi mengakui BASF dan Eramet telah mencabut rencana investasi pemurnian nikel senilai USD 2,6 miliar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

15 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

Hingga akhir April 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 5,5 triliun.

Baca Selengkapnya

Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

20 jam lalu

Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

Riset Open Budget Survey (OBS) menunjukkan transparansi anggaran Indonesia stagnan. Seknas FITRA menyorot rendahnya partisipasi publik di penganggaran

Baca Selengkapnya

BASF Batalkan Investasi Rp42,72 Triliun, Kementerian ESDM: Baru Pernyataan Pers

1 hari lalu

BASF Batalkan Investasi Rp42,72 Triliun, Kementerian ESDM: Baru Pernyataan Pers

Tiga perusahaan menyatakan minat berinvestasi di Tanah Air yaitu BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui perusahaan baterai yang mereka miliki, PowerCo.

Baca Selengkapnya