TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyebut meminta pemerintah mesti mengevaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasalnya, hingga saat ini investasi masuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur itu masih seret. Menurut Suryadi, investor ogah masuk IKN karena ada ada sejumlah permasalahan dalam proyek tersebut.

"Masalah utamanya bukan pada pergantian pejabat, tapi dasar kebijakan yang sudah keliru sejak awal," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Juni 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Salah satunya, kata Suryadi, belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena hak pengelolaan lahan atau HPL seluas 2.086 hektare belum diterbitkan.

Penyelesaian perkara lahan itu pun, menurut Suryadi, masih belum jelas. Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut penyelesaian dengan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus perlu Peraturan Presiden atau Perpres. Namun, Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni berkata sebaliknya. "Ini menunjukkan kegamangan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya," kata dia.

Menurut Suryadi, investasi di IKN tidak dapat meningkat karena proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur publik. Sementara, publiknya belum ada. Kalaupun ada, penduduk IKN disinyalir tidak sampai 5 juta orang. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia.

Di sisi lain, kata Suryadi, investor dari negara maju memiliki standar environmental, social, and governance (ESG) yang tidak menghendaki deforestasi dan dampak sosial negatif terhadap masyarakat lokal.

Permasalahan-permasalahan tersebut, menurut Suryadi, semakin membebani Otorita IKN untuk memenuhi target pemerintah dalam membidik investasi. Selama ini pun, investasi yang masuk baru sebatas kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Sementara, APBN yang sudah digelontorkan untuk IKN sudah menembus Rp 75,4 triliun.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI juga mencecar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal seretnya investasi masuk IKN. Menurut anggota Fraksi PDIP, Harris Turino, situasi ini tidak sejalan dengan pernyataan Bahlil dalam rapat sebelumnya bahwa akan ada banyak investasi asing masuk IKN. “Tapi faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Haris dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Tak cuma investasi asing, Harris menilai investasi domesting juga masih terbatas sehingga proyek IKN masih mengandalkan APBN. Ia mencatat, sejak 2022 hingga tahun ini, sudah ada anggaran Rp 72,8 triliun yang digelontorkan untuk IKN. Artinya, dengan alokasi Rp 90,2 triliun dari APBN, anggarannya tersisa Rp 16 triliun pada 2025 mendatang. Padahal, pembangunan infrastruktur dasar belum selesai.

“Akibatnya, investor swasta apalagi asing akan sulit sekali menaruh dananya, kecuali kalau diinjak,” kata Haris. “Tapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Bagaimana janji Bapak, (investasi) asing akan masuk dalam jumlah besar?”

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak, yang mempertanyakan kelanjutan minat investor asing yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan pemerintah. Salah satunya, CEO Tesla Elon Musk yang bukannya datang dan berinvestasi dengan kendaraan listriknya, tetapi malah datang dengan layanan Starlink. “Apakah calon investor dalam negeri dengan konsorsiumnya,misalnya, juga mau ada realisasi atau cuma ada di berita-berita saja?” tanya Amin Ak.

Merespons pertanyaan tersebut, Bahlil Lahadalia mengakui belum ada penanaman modal asing (PMA) yang masuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejauh ini, investasi yang pembangunannya sudah dimulai masih berasal dari penanaman modal dalam negeri alias PMDN.

Bahlil mengatakan, investasi asing belum masuk ke proyek ibu kota baru karena pembangunan tahap pertama belum rampung. Namun, ia mengklaim investor asing sudah berkomunikasi dan mempertanyakan kapan bisa memulai menanam modal di IKN. “Tapi, kita katakana bahwa setelah 17 Agustus, baru kita lihat,” kata Bahlil.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang