Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Jumat, 14 Juni 2024 06:00 WIB

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari rekam jejak Bambang Susantono yang kini diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.

Berikutnya ada berita tentang daftar ormas keagamaan yang menolak dan menerima izin tambang serta Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi jabatan strategis BUMN. Lalu ada berita tentang Luhut yang meraih gelar profesor kehormatan dari Tsinghua University dan Kepala Bappenas menanggapi kekhawatiran risiko Indonesia cemas pada 2045.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Rekam Jejak Bambang Susantono, Setelah Mundur Kini Diangkat Jokowi untuk Kembali Urus IKN

Setelah mengajukan mundur dari jabatannya, Bambang Susantono diangkat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Advertising
Advertising

Adapun penugasan Presiden untuk Bambang Susantono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024 yang ditandatangani pada 11 Juni 2024.

"Pada tanggal 11 Juni 2024, Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024, tentang pengangkatan Bp. Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan tertulis, di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Simak lebih jauh tentang Bambang Susantono di sini.

<!--more-->

2. Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

Organisasi masyarakat atau ormas keagamaan resmi diberi izin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun ormas agama yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan lain sebagainya.

Rupanya, pemberian izin tambang ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan ormas keagamaan itu sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya ormas agama yang tegas menolak izin tambang dari Presiden Jokowi. Meski begitu, ada juga yang menerima izin konsesi tambang tersebut.

Lantas, ormas agama apa saja yang menolak dan menerima izin tambang dari Jokowi? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Simak lebih jauh tentang ormas agama yang menerima dan menolak izin tambang di sini.

3. Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Di mana masalahnya? Tidak ada masalahnya di situ. Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan, yang mumpuni, seperti itu," kata Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024.

Ngabalin juga menyatakan tidak ada nepotisme dengan pengangkatan komisaris lingkaran TKN Prabowo-Gibran. Dia mengklaim BUMN diatur dengan sistem yang sama sekali tidak diragukan kualitas manajemennya dan kepemimpinan.

Simak lebih jauh tentang KSP mempertanyakan penolakan keluarga Jokowi menjabat di BUMN di sini.

<!--more-->

4. Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi dianugerahi gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University atas kontribusinya dalam hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Cina.

Soal kabar anugerah gelar itu, Luhut langsung melaporkannya ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara, kata dia, menyatakan ingin agar dirinya menerima gelar tersebut.

Saya juga sempat bertanya ke pihak Tsinghua apa sebab mereka mengamanatkan gelar ini. Mereka berkata bahwa saya berkontribusi atas terjalinnya hubungan persahabatan yang begitu erat antara Indonesia dan Tiongkok," ujar Luhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Simak lebih jauh tentang Luhut raih gelar profesor kehormatan dari Univeritas di Cina di sini.

5. Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia tak mampu naik kelas atau keluar dari middle income trap. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian PPN/Bappenas di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.

Suharso mengakui bahwa hal tersebut juga menjadi kegelisahan di Kementerian PPN/Bappenas. "Apakah kita akan lolos di middle income trap atau tidak, itu pertanyaan besar kita di depan. Kalau kita tidak aware, ya kita lewat itu," kata Suharso.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengkhawatirkan realisasi target RI untuk keluar dari middle income trap dan menuju negara maju. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya berada pada rentang 5 hingga 6 persen.

Simak lebih jauh tentang PKS khawatir Indonesia tak tak bisa keluar dari middle income trap di sini.

Berita terkait

KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

2 jam lalu

KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya armada kapal selam, di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

2 jam lalu

Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha kepada KRI Nanggala-402 yang tenggelam pada 21 April 2021.

Baca Selengkapnya

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

3 jam lalu

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.

Baca Selengkapnya

KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

4 jam lalu

KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

Presiden Jokowi dianggap sudah banyak sekali membantu TNI, khususnya Angkatan Laut dan satuan kapal selam.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Wamentan Usul Pupuk Indonesia dan Bulog di Bawah Kementan, Siap Ajukan Perpres Tahun Depan

5 jam lalu

Wamentan Usul Pupuk Indonesia dan Bulog di Bawah Kementan, Siap Ajukan Perpres Tahun Depan

Wamentan Sudaryono mengajukan usulan agar PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog bisa dibawahi langsung oleh Kementerian Pertanian (Kementan)

Baca Selengkapnya

Bappenas: Pemerintah Diversifikasi Pemanfaatan Kelapa Menjadi Bahan Baku Bioavtur

5 jam lalu

Bappenas: Pemerintah Diversifikasi Pemanfaatan Kelapa Menjadi Bahan Baku Bioavtur

Bappenas menyatakan, pemerintah menyusun peta jalan hilirisasi industri kelapa. Salah satunya adalah menjadikannya bahan baku bioavtur.

Baca Selengkapnya

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

5 jam lalu

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

Anggaran IKN mengalami penurunan dalam RAPBN 2025 atau untuk era pemeritahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

6 jam lalu

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

Presiden Jokowi menyaksikan parade alutsista dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI RJW-992

8 jam lalu

Presiden Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI RJW-992

Brevet Kehormatan Hiu Kencana yang diterima Jokowi adalah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam.

Baca Selengkapnya