Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Jumat, 14 Juni 2024 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari rekam jejak Bambang Susantono yang kini diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.
Berikutnya ada berita tentang daftar ormas keagamaan yang menolak dan menerima izin tambang serta Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi jabatan strategis BUMN. Lalu ada berita tentang Luhut yang meraih gelar profesor kehormatan dari Tsinghua University dan Kepala Bappenas menanggapi kekhawatiran risiko Indonesia cemas pada 2045.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.
1. Rekam Jejak Bambang Susantono, Setelah Mundur Kini Diangkat Jokowi untuk Kembali Urus IKN
Setelah mengajukan mundur dari jabatannya, Bambang Susantono diangkat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun penugasan Presiden untuk Bambang Susantono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024 yang ditandatangani pada 11 Juni 2024.
"Pada tanggal 11 Juni 2024, Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024, tentang pengangkatan Bp. Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan tertulis, di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
Simak lebih jauh tentang Bambang Susantono di sini.
<!--more-->
2. Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi
Organisasi masyarakat atau ormas keagamaan resmi diberi izin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun ormas agama yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan lain sebagainya.
Rupanya, pemberian izin tambang ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan ormas keagamaan itu sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya ormas agama yang tegas menolak izin tambang dari Presiden Jokowi. Meski begitu, ada juga yang menerima izin konsesi tambang tersebut.
Lantas, ormas agama apa saja yang menolak dan menerima izin tambang dari Jokowi? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Simak lebih jauh tentang ormas agama yang menerima dan menolak izin tambang di sini.
3. Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Di mana masalahnya? Tidak ada masalahnya di situ. Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan, yang mumpuni, seperti itu," kata Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024.
Ngabalin juga menyatakan tidak ada nepotisme dengan pengangkatan komisaris lingkaran TKN Prabowo-Gibran. Dia mengklaim BUMN diatur dengan sistem yang sama sekali tidak diragukan kualitas manajemennya dan kepemimpinan.
Simak lebih jauh tentang KSP mempertanyakan penolakan keluarga Jokowi menjabat di BUMN di sini.
<!--more-->
4. Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi dianugerahi gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University atas kontribusinya dalam hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Cina.
Soal kabar anugerah gelar itu, Luhut langsung melaporkannya ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara, kata dia, menyatakan ingin agar dirinya menerima gelar tersebut.
Saya juga sempat bertanya ke pihak Tsinghua apa sebab mereka mengamanatkan gelar ini. Mereka berkata bahwa saya berkontribusi atas terjalinnya hubungan persahabatan yang begitu erat antara Indonesia dan Tiongkok," ujar Luhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
Simak lebih jauh tentang Luhut raih gelar profesor kehormatan dari Univeritas di Cina di sini.
5. Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia tak mampu naik kelas atau keluar dari middle income trap. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian PPN/Bappenas di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.
Suharso mengakui bahwa hal tersebut juga menjadi kegelisahan di Kementerian PPN/Bappenas. "Apakah kita akan lolos di middle income trap atau tidak, itu pertanyaan besar kita di depan. Kalau kita tidak aware, ya kita lewat itu," kata Suharso.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengkhawatirkan realisasi target RI untuk keluar dari middle income trap dan menuju negara maju. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya berada pada rentang 5 hingga 6 persen.
Simak lebih jauh tentang PKS khawatir Indonesia tak tak bisa keluar dari middle income trap di sini.