TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 804,47 miliar kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk pagu 2025. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja di kompleks Senayan pada Kamis, 13 Juni 2024. "Kami mengajukan permohonan usulan tambahan. Boleh, dong, saya mengajukan usulan tambahan," katanya dalam rapat tersebut.

Adapun besaran pagu indikatif 2025 yang diusulkan kementeriannya sebesar Rp 1,97 triliun. Nominal ini tercantum dalam Surat Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Anggaran Kementerian PPN/Bappenas 2024 sebesar Rp 2,16 triliun. Per 12 Juni 2024, realisasinya sudah Rp 1,05 triliun atau 48,6 persen.

Di dalam pagu indikatif 2025, anggaran belanja pegawai dialokasikan senilai Rp 291,06 miliar. Lalu Rp 1,48 triliun untuk belanja barang dan Rp 195,77 miliar untuk belanja modal.

Suharso menjelaskan, usulan penambahan anggaran dalam pagu indikatif 2025 diperuntukkan bagi gaji pegawai. Pasalnya, akan ada tambahan pegawai baru tahun depan. "Usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Jadi sebenarnya, pegawai kami untuk tahun 2025 akan ada 1.997 orang tambahan, sehingga semuanya ada Rp 597.520.898.000," kata Suharso.

Selain gaji pegawai, permintaan tambahan anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) sebesar Rp 102,59 miliar. Kemudian, Rp 104,35 miliar untuk pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, totalnya menjadi Rp 804,47 miliar.

Pilihan editor: Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

ANNISA FEBIOLA