TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.

“Ini menunjukan tantangan penurunan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 11 Juni 2024.

Ia mencontohkan ketimpangan terjadi seperti di wilayah Sulawesi yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, namun tingkat kemiskinannya 10,08 pada 2023 atau masih di atas rata-rata kemiskinan nasional. Selanjutnya Maluku yang mencapai 12,29 persen dan Nusa Tenggara masih pada kisaran 16,99 persen. Lalu Papua tingat kemiskinannya mencapai 24,76 persen pada 2023.

Sri Mulyani memaparkan dana perlindungan sosial atau perlinsos digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan dan disebarkan ke seluruh wilayah. Untuk mendukung hal itu, selama 2015 hingga 2023, pemerintah telah memakai dana perlinsos sebesar Rp 3.134,9 tiliun. Dana ini diklaim dapat menurunkan kemiskinan nasional dari mulanya 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023.

Ia mengatakan APBN terus digunakan untuk shock absorber seperti yang terjadi pada 2020 saat pandemi. Untuk mendukung pertumbuhan lain pemerintah era Jokowi juga menggelontorkan dana jumbo. Seperti pendidikan yang tercatat memakai anggaran Rp 4.002,8 triliun, dana kesehatan mencapai Rp 1.511,9 triliun dan anggaran untuk infrastruktur yang telah mencapai Rp 3.134,4 triliun.

Pilihan Editor: Ekonom Kritik Rencana Kenaikan BBM, PPN, hingga Iuran Tapera: Kemiskinan akan Bertambah