Enam Kali Groundbreaking, Otorita IKN Bukukan Investasi Masuk Rp 51,3 Triliun

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Senin, 10 Juni 2024 16:35 WIB

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengklaim investasi untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur terus berlanjut. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyebut hingga groundbreaking VI yang dilaksankaan pada 4-5 Juni, investasi yang masuk sudah Rp 51,3 triliun.

"Ini untuk investasi yang sifatnya swasta atau direct investment (investasi langsung)," kata Agung ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 10 Juni 2024.

Selain investasi langsung, kata Agung, ada minat investasi lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU yang saat ini sudah berkomitmen untuk feasibility study atau studi kelayakan.

Menurut Agung, ada 9 perusahaan yang sudah berkomitmen hingga tahap tersebut. "Di antaranya ada tiga negara dari investor asing dan indikasinya sekitar Rp 45 triliun," kata Agung.

Dalam groundbreaking VI proyek IKN pada 4-6 Juni lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan sejumlah proyek pembangunan, di antaranya pembangunan Gedung Bank Tabungan Negara (BTN), Bina Bangsa School, Program Studi Doktor Internasional Universitas Gunadarma, Sekolah Islam Al-Azhar Sumaercon Nusantara, Nusantara Sustainability Hub yang merupakan proyek kolaborasi Pertamina dan Bakrie Group, Arena Lifedata-style F&B, serta PLN Hub.

Advertising
Advertising

Sebagai informasi, pembangunan IKN secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun dengan porsi 19-20 persen dari APBN dan 80 dari non-APBN.

Otorita IKN menargetkan sekaligus optimistis investasi masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir 2024. "Optimistis dong. Kalau kerja harus optimistis," kata Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos ketika ditemui di Ombudsman RI pada Rabu, 20 Maret 2024.

Pilihan Editor: Pengamat Ekonomi: Perputaran Uang Prostitusi Online Rusak Fudamental Ekonomi

Berita terkait

KIKA Minta Kemendikbudristek hingga Komnas HAM Investigasi Pencopotan Dekan FK Unair

4 menit lalu

KIKA Minta Kemendikbudristek hingga Komnas HAM Investigasi Pencopotan Dekan FK Unair

KIKA mendesak Kemendikbudristek, Ombudsman RI, dan Komnas HAM untuk menginvestigasi pencopotan Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair

Baca Selengkapnya

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

8 menit lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

26 menit lalu

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

Presiden Jokowi membantah tudingan melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat disebut cawe-cawe Pilpres 2024, lalu Jokowi juga menyangkalnya.

Baca Selengkapnya

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

4 jam lalu

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

Presiden Jokowi memerintahkan lembaga/kementerian menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

4 jam lalu

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

5 jam lalu

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dilakukan pasca putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU tersebut melanggar kode etik atas tindak pelecehan.

Baca Selengkapnya

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

5 jam lalu

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya

Baca Selengkapnya

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

6 jam lalu

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

6 jam lalu

Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Berikut perjalanan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Rakyat Melihat dari Dekat Seluruh Gerak-gerik dan Tindak Tanduk Polri

6 jam lalu

Jokowi: Rakyat Melihat dari Dekat Seluruh Gerak-gerik dan Tindak Tanduk Polri

Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara HUT Bhayangkara ke-78. Berikut beberapa pesan yang ia sampaikan.

Baca Selengkapnya