DPR Minta Menteri PUPR Basuki Tak Pangkas Anggaran Dirjen Sumber Daya Air

Reporter

Magang KJI

Editor

Aisha Shaidra

Jumat, 7 Juni 2024 14:56 WIB

Anggota Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri dalam rapat bersama Menteri PUPR di gedung DPR RI Foto: tangkapan layar YouTube DPR RI

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri berharap menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak memangkas anggaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air. “Kalau tidak bisa mendapatkan yang diusulkan yaitu Rp68,47 triliun, paling tidak, tidak turun dari anggaran 2023 dan 2024,” tegas Irene.

Irene menanggapi soal pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2025 dengan jumlah Rp75,63 triliun.Dari anggaran tersebut alokasi terbesar mengucur pada Dirjen Bina Marga senilai Rp32,31 triliun, diikuti Dirjen Sumber Daya Air senilai Rp 26,53 triliun.

“Anggarannya (Dirjen Sumber Daya Air) turun dari tahun 2023 dan 2024,” kata Irine saat rapat kerja dengan Menteri PUPR di komisi V DPR yang dilansir dari laman YouTube DPR RI di Jakarta. Kamis 6 Juni 2024.

Lebih lanjut, Irene menyoroti gelaran World Water Forum (WWF) ke-10, yang menurut Irene sangat bergengsi dan prestise. “Jangan kita bermegah-mengah menyenggarakan World Water Forum (WWF) tapi pekerjaan rumahnya tidak dilaksanakan,” Irene

Irene mengikuti acara tersebut selama tiga hari berturut-turut sekaligus mendampingi ketua DPR RI, Puan Maharani. “Kalau bisa setiap tahun anggaran pertahanan itu naik, kenapa anggaran untuk pengelolaan air itu tidak bisa ikut naik,” ucap Irene mengutip pernyataan Puan Maharani.

Advertising
Advertising

“Dengan banyaknya prestasi yang juga bapak torehkan di acara WWF ke-10, di mana telah terjadi untuk pertama kalinya ada keputusan tingkat menteri yaitu yang menyetujui 113 proyek air dan sanitasi senilai Rp94 miliar untuk 30 negara,” kata Irene.

Dia berharap dengan adanya keputusan tersebut bisa memberi dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Irene menganggap bahwa air sebagai sumber daya yang tak terbatas itu salah “Air adalah sumber daya terbatas,” tegas Irene. Maka dari itu, Irene meneruskan, pengelolaan dan penggunaan air mesti hati-hati. Irene menyoroti ketidakadilan pemerintah dalam pengelolaan air. Kemudian dia menunjukan data yang menyebut, 100 orang turis dalam 55 hari menghabiskan air itu setara 100 keluarga di desa untuk tiga tahun.

Berita terkait

RUU Pelayaran Cegah Tumpang Tindih Wewenang Penjagaan Laut dan Pantai

7 jam lalu

RUU Pelayaran Cegah Tumpang Tindih Wewenang Penjagaan Laut dan Pantai

RUU Pelayaran akan mengatur dan mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang penjagaan laut dan pantai.

Baca Selengkapnya

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Setjen DPR 2024 dan Jadwal Sanggahnya

8 jam lalu

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Setjen DPR 2024 dan Jadwal Sanggahnya

Setjen DPR RI resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2024 dan ketentuan masa sanggah bagi pelamar yang tidak lolos. Ini link pengumumannya.

Baca Selengkapnya

Kenaikan Tarif Tol dalam Kota Jakarta Mulai 22 September, Begini Aturan hingga Rinciannya

10 jam lalu

Kenaikan Tarif Tol dalam Kota Jakarta Mulai 22 September, Begini Aturan hingga Rinciannya

Jasa Marga tetapkan kenaikan tarif tol dalam kota Jakarta yang akan mulai berlaku pada Ahad, 22 September 2024. Berapa kenaikannya?

Baca Selengkapnya

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Mulai 22 September, Berikut Rinciannya

15 jam lalu

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Mulai 22 September, Berikut Rinciannya

Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Baca Selengkapnya

8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden

16 jam lalu

8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden

Terdapat penambahan ayat 4 dalam Pasal 9. Isinya menyatakan bahwa anggota Wantimpres merupakan pejabat negara.

Baca Selengkapnya

Poin-Poin UU Keimigrasian: Pejabat Imigrasi Boleh Bawa Senjata Api

20 jam lalu

Poin-Poin UU Keimigrasian: Pejabat Imigrasi Boleh Bawa Senjata Api

RUU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan, pejabat imigrasi diizinkan membawa senjata api.

Baca Selengkapnya

Baleg Pastikan Pin Penghargaan buat DPR Bukan Terbuat dari Emas, Harganya Rp 500 Ribu

21 jam lalu

Baleg Pastikan Pin Penghargaan buat DPR Bukan Terbuat dari Emas, Harganya Rp 500 Ribu

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi memastikan, pin tanda penghargaan buat anggota DPR hanya tanda penghargaan biasa, bukan terbuat dari logam emas.

Baca Selengkapnya

Pansus Sebut Pemanggilan Menag Yaqut untuk Beri Kesempatan Bantah Tuduhan dan Temuan soal Kuota Haji

22 jam lalu

Pansus Sebut Pemanggilan Menag Yaqut untuk Beri Kesempatan Bantah Tuduhan dan Temuan soal Kuota Haji

Pansus Haji menyebut, pemanggilan Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk memberi kesempatan yang bersangkutan menjawab tuduhan dan temuan pansus

Baca Selengkapnya

Otorita Siapkan 101 Persil untuk UMKM dan Usaha Perseorangan Berinvestasi di IKN

22 jam lalu

Otorita Siapkan 101 Persil untuk UMKM dan Usaha Perseorangan Berinvestasi di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang investasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun usaha perseorangan.

Baca Selengkapnya

DPR Beri Keleluasaan bagi Pemerintahan Prabowo untuk Realokasi Anggaran

1 hari lalu

DPR Beri Keleluasaan bagi Pemerintahan Prabowo untuk Realokasi Anggaran

Banggar DPR dan pemerintah sepakat memberi keleluasaan bagi pemerintah Prabowo Subianto untuk melakukan realokasi anggaran.

Baca Selengkapnya