Kemenkeu Rinci Alokasi APBN Lewat Dana Alokasi Khusus untuk Atasi Backlog

Reporter

Magang KJI

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 5 Juni 2024 22:55 WIB

Sejumlah pejabat menjawab kisruh soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola (BP) Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. Dari kiri ke kanan: Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan, Andra Sabta (baju biru); Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna; dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti. TEMPO/Han Revanda Putra.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan saat ini backlog perumahaan atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat tiap tahunnya bertambah. Karena itu, pemerintah menganggarkan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik langsung ke daerah dan Penyertaan Modal Negara (PMN) lewat PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Perumnas.

“PT SMF senilai Rp8 triliun, Perumnas senilai Rp1,2 triliun mulai dari tahun 2020 sampai 2024, kemudian juga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini mulai dari tahun 2010 sampai 2024 jumlahnya sudah Rp105 triliun,” kata Astera pada acara Media Briefing Terkait Update Program Tapera di kantor BP Tapera, Jakarta. Rabu, 5 Juni 2024.

Dukungan anggaran ini supaya backlog perumahan ini bisa terselesaikan “FLPP ini yang digunakan adalah return-nya (imbal hasil) karena ini sifatnya adalah satu dana, semacam dana bergulir,” ujar Astera. Alokasi dana tersebut menurut Astera bisa mendukung pembangunan 220 ribu perumahan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang berpenghasilan sekitar tiga sampai delapan juta kata Astera.

Menurut Astera masyarakat juga akan mendapatkan berbagai insentif. Selain itu, menurut Astera, sektor perumahan bisa lebih kuat lagi. “Insentif yang diberikan baik dari segi pajak, kemudian juga ada bantuan biaya administrasi dan lain-lain,” ujar Astera.

Astera mengatakan dari BP Tapera sendiri itu adalah pengejawantahan Undang Undang Dasar 1945 yang wajib memberi perlindungan bagi masyarakat. “Karena ini adalah hak asasi masyarakat, kemudian diturunkan dalam Undang Undang Tapera, bahwa Tapera yang bergerak mengelola pendanaan perumahan, dan kemudian diturunkan aturan-aturan pelaksanaan,” ujar Astera.

Advertising
Advertising

Astera menegaskan kembali tujuan Tapera ini adalah guna memberi dukungan kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah.

Pilihan editor: BP Tapera Akui Belum Ada Regulasi Teknis untuk Pungut Iuran dari Peserta Baru

MOCHAMMAD FIRLY FAJRIAN (MAGANG)

Berita terkait

DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

4 jam lalu

DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan menyepakati tambahan PMN bagi 16 BUMN tahun ini. Ada PT Pelni dan Hutama Karya.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

4 jam lalu

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

Masalah penyimpangan pemberian fasilitas kredit LPEI mulai santer diberitakan sejak Sri Mulyani Indrawati melaporkannya kepada Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Bio Farma Minta PMN Aset Bangunan Kemenkes Senilai Rp 68 Miliar untuk Kembangkan Vaksin

9 jam lalu

Bio Farma Minta PMN Aset Bangunan Kemenkes Senilai Rp 68 Miliar untuk Kembangkan Vaksin

Bio Farma meminta PMN nontunai dari inbreng aset BMN yang merupakan bangunan bekas pengembangan vaksin flu burung oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

1 hari lalu

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

Komisi XI DPR RI mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Bank Tanah.

Baca Selengkapnya

Hutama Karya Minta Tambahan PMN Rp1 Triliun untuk Pembangunan Tol Trans Sumatera

1 hari lalu

Hutama Karya Minta Tambahan PMN Rp1 Triliun untuk Pembangunan Tol Trans Sumatera

Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Mei 2024, pemerintah telah menyalurkan Rp18 Triliun kepada PT Hutama Karya.

Baca Selengkapnya

Alokasikan Rp569 Triliun untuk Perubahan Iklim, Komitmen Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Masih Rendah

1 hari lalu

Alokasikan Rp569 Triliun untuk Perubahan Iklim, Komitmen Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Masih Rendah

Sejak 2016 hingga 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp569,3 triliun untuk kebijakan perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah Mau Suntik PMN bagi BUMN Bermasalah

1 hari lalu

DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah Mau Suntik PMN bagi BUMN Bermasalah

Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan alasan Kemenkeu mengajukan PMN bagi BUMN dan lembaga yang bermasalah, seperti PT Bio Farma, Badan Bank Tanah, serta LPEI.

Baca Selengkapnya

Kejar Target Pembiayaan 166 Ribu Rumah, Tahun Ini SMF Minta Suntikan PMN Rp 1,89 Triliun

1 hari lalu

Kejar Target Pembiayaan 166 Ribu Rumah, Tahun Ini SMF Minta Suntikan PMN Rp 1,89 Triliun

Dirut PT SMF Ananta Wiyogo meminta suntikan PMN sebesar Rp 1,89 triliun untuk mengejar target pembiayaan 166 ribu unit rumah tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Sebelas BUMN dan Badan Bank Tanah akan Dapat PMN dari Inbreng Aset Negara

2 hari lalu

Sebelas BUMN dan Badan Bank Tanah akan Dapat PMN dari Inbreng Aset Negara

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, 11 perusahaan BUMN serta Badan Bank Tanah akan menerima PMN nontunai dari BMN atau inbreng aset negara

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Masih Kaji BUMN yang Sehat dan Sakit, Anggota Dewan Minta Daftar Pastinya

2 hari lalu

Sri Mulyani Masih Kaji BUMN yang Sehat dan Sakit, Anggota Dewan Minta Daftar Pastinya

Menkeu Sri Mulyani masih mengkaji klasterisasi perusahaan BUMN ke dalam empat kuadran yang telah dibuat, dari yang paling sehat sampai yang sakit dan perlu ditutup

Baca Selengkapnya