Sri Mulyani Sebut RI Perlu Pertumbuhan Ekonomi 6-8 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

Rabu, 5 Juni 2024 15:23 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tantangan ekonomi serta kinerja ekonomi makro dan strategi kebijakan fiskal 2025 di hadapan Komisi XI DPR di Kompleks Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. Salah satu poin yang digarisbawahinya adalah cara mengejar target Indonesia untuk keluar dari middle income trap.

Pemerintah memang telah giat menggaungkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Menurut Sri Mulyani, tantangan untuk mencapai cita-cita tersebut sangatlah besar.

"Ini berarti kalau menjadi negara maju dan high income, itu definisi adalah US$ 26.200 per kapita. Kalau kita lihat pada situasi hari ini di US$ 4.806 per kapita, ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi kita untuk mencapai aspirasi tersebut," ujarnya.

Dalam mengejar naik kelas meninggalkan middle income trap dan menuju high income country, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen. "Untuk keluar dari middle income trap sebelum 2045, perlu akselerasi pertumbuhan 6 sampai 8 persen per tahun," tutur Sri Mulyani.

Dia merinci tiga poin yang potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, perihal investasi atau modal yang harus lebih tinggi atau berasal dari luar melalui Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung.

Advertising
Advertising

"Dalam hal ini sumber dari investasi, karena Indonesia masih mengalami saving investment gap. Investasi itu berarti capital-nya harus dari dalam dengan tingkat saving rate yang makin tinggi. Sektor-sektor yang punya potensi untuk bisa menarik FDI dari mulai hilirisasi, renewable energy, hingga semikonduktor."

Selain itu, sumber pertumbuhan ekonomi juga potensial dari sisi tenaga kerja. Indonesia punya pekerjaan rumah yakni perbaikan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan talenta masa depan sesuai arah transformasi ekonomi, hingga penguatan koneksi antara sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan korporasi.

Ketiga, dari sisi produktivitas. Ada empat catatan yang harus dikejar dalam hal ini. Mulai dati perbaikan infrastruktur, sistem, regulasi seeta efisiensi birokrasi. Kemudian, penguatan infrastruktur digital, peningkatan riset dan pengembangan untuk mendorong inovasi, hingga penguatan regulasi terkait hak properti dan hak paten.

Sri Mulyani menuturkan, rerata waktu yang dibutuhkan sejumlah negara tetangga di Asia untuk keluar dari middle income trap menjadi high income country sekitar 10 tahun. Misalnya seperti Hongkong, Cina Taipei serta Korea Selatan yang membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Kemudian, Jepang butuh waktu 9 tahun, Singapura 10 tahun dan Cile 13 tahu.

"Pada 2045, penduduk Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh dan mencapai titik ekuilibrium di 324. Ini yang menyebabkan fertilitas kita masih positif dan menjadi salah satu faktor kontribusi terhadap ekonomi," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, penduduk usia produktif pada 2045 di satu sisi akan mulai menurun, karena mulai terjadi aging. Lalu, penduduk kelas menengah mencapai 70 persen dan penduduk perkotaan akan mencapai 73 persen.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Untuk Perbaikan Sumber Daya Manusia

Berita terkait

Catatan Ekonom Soal Asumsi Dasar Makro dalam RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Tak akan Jauh dari 2024

6 jam lalu

Catatan Ekonom Soal Asumsi Dasar Makro dalam RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Tak akan Jauh dari 2024

Ekonom menaksir pertumbuhan ekonomi pada 2025 hanya berkisar 4,9 hingga 5 persen saja jika menggunakan pendekatan yang sama dalam 10 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Resmi Luncurkan wondr, Dirut BNI: Mobile Banking Lama akan Ditutup

19 jam lalu

Resmi Luncurkan wondr, Dirut BNI: Mobile Banking Lama akan Ditutup

BNI akan segera menutup aplikasi BNI Mobile Banking, usai meluncurkan super app baru bernama wondr by BNI pada Jumat, 5 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Kominfo: Kesenjangan Infrastruktur Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital

1 hari lalu

Kominfo: Kesenjangan Infrastruktur Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Kominfo menginisiasi visi Indonesia Digital 2045 sebagai salah satu alternatif peta jalan menuju perencanaan strategis transformasi digital.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN 10 Tahun Era Jokowi: dari Infrastruktur hingga Stunting

1 hari lalu

Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN 10 Tahun Era Jokowi: dari Infrastruktur hingga Stunting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian pembangunan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang didukung oleh APBN.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

1 hari lalu

DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta tambahan anggaran Rp 589,9 triliun. Ini tanggapan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya

Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

1 hari lalu

Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 454,5 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

1 hari lalu

Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, nilai aset pemerintah tercatat sebesar Rp 13.072,8 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

2 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen asumsi dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

2 hari lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Jepang Hadapi Kekurangan Hampir Satu Juta Pekerja Asing pada 2040

2 hari lalu

Jepang Hadapi Kekurangan Hampir Satu Juta Pekerja Asing pada 2040

Jepang menghadapi kekurangan hampir satu juta pekerja asing pada 2040, jika pemerintah ingin mencapai tujuan pertumbuhan ekonominya

Baca Selengkapnya