TEMPO.CO, Jakarta - Tepat 140 hari lagi presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan dilantik. Keduanya akan resmi bekerja memimpin negara mulai 20 Oktober 2024.

Hingga saat ini, belum ada informasi pasti yang disampaikan oleh tim, sosok-sosok mana yang akan mengisi kursi menteri sebagai pembantu presiden, termasuk Menteri Keuangan atau Menkeu.

Selama ini, sejumlah nama-nama dikabarkan menjadi kandidat Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. "Saya rasa Pak Prabowo sudah memiliki gambaran, tapi beliau yang mengetahuinya," kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.

Hal sama juga dituturkan oleh Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan saat ini presiden terpilih baru fokus pada program-program janji kampanye.

"Yang kedua, melakukan sinkronisasi untuk pemerintahan ke depan. Terutama di bidang ekonomi keuangan, SDM (sumber daya manusia) dan sinkronisasi nomenklatur kementerian," kata Dasco kepada Tempo.

Oleh karena itu, kata dia, tim belum memutuskan sosok atau pos kementerian yang akan diisi. "Sehingga, belum ada nama Menkeu yang dibicarakan. Saya gak tahu kalau kemudian Pak Prabowo sudah mempunyai gambaran, karena itu belum pernah dibicarakan."

Selanjutnya: Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri pernah membocorkan nama-nama....

<!--more-->

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri pernah membocorkan nama-nama dalam bursa calon Menkeu kabinet Prabowo-Gibran. Ada dua nama yang disebutkan oleh Faisal, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan mantan Menkeu Chatib Basri.

"Ada Chatib Basri memang, Budi Gunadi Sadikin. Alasannya kalau Budi Gunadi Sadikin apapun yang dilaksanakannya, berhasil. Tapi tidak Mahendra (Mahendra Siregar), tidak Bambang Brojonegoro," kata Faisal Basri saat ditemui di Senayan Park, Jakarta Pusat pada 15 Mei 2024.

Faisal Basri menyebut, Menkeu dalam pemerintahan baru Prabowo-Gibran harus pandai mengerem pengeluaran anggaran negara. Menurut dia, sosok dengan kemampuan mengerem inilah yang jadi kriteria mendasar calon Menkeu. Bukan sosok yang manut terhadap apa saja perintah.

"Jadi, bukan (yang) siap pak, siap pak. Kalau di keuangan, (diingatkan) ini bahaya, kita sudah mau masuk jurang. Namanya juga rem. Kalau dol remnya, hancur," tutur Faisal Basri.

Dia melanjutkan, Menkeu harus bisa mengkomunikasikan pengeluaran anggaran kepada presiden. Itu semua, kata harus disampaikan sejak awal.

"Makanya menurut saya, Menkeu itu harus deal sama presiden. Bapak maunya apa? Oh, ini gak bisa pak. Misalnya, saya cuma bisa meningkatkan pengeluaran, proporsional dengan peningkatan pendapatan negara untuk tidak nambah utang, karena gak boleh ngutang terus diperbanyak," kata Faisal Basri.

ANNISA FEBIOLA | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Bahlil Janji Segera Teken IUP Batu Bara untuk NU: Untuk Optimalisasi Organisasi