Ekonom Celios Nilai Program Makan Siang Gratis Bakal Bikin Celah Fiskal Sempit

Reporter

Ilona Estherina

Editor

Aisha Shaidra

Sabtu, 1 Juni 2024 20:20 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan program makan siang gratis yang disiapkan pemerintah baru akan membuat celah fiskal semakin sempit. “Butuh dana ratusan triliun rupiah dari tahun pertama hingga tahun ke lima,” ujarnya dihubungi Sabtu, 1 Mei 2024.

Huda mengatakan dengan skema semua menikmati makan siang gratis pemerintah ini, keuangan negara tidak cukup kuat menopang beban fiskal. Alhasil ada beberapa pilihan, yang pasti dan gampang dilakukan termasuk mengurangi subsidi energi.

Sebelumnya pemerintah sempat menimbang opsi makan siang gratis dari pengalihan subsidi energi. Namun Huda mengatakan, menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi akan meningkatkan inflasi, beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat. “Itu tidak sebanding dengan efek makan siang yang nyatanya juga bisa salah sasaran,” ujarnya.

Dengan tingkat daya beli yang menurun, menurut Huda, bakal sulit bagi pasangan Prabowo-Gibran mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Huda juga memprediksi, makan siang gratis sulit dipenuhi 100 persen hingga tahun 2029. “Paling mentok menyasar 51 persen dari target di tahun 2029. Beban APBN kita terlampau besar jika dipaksakan untuk 100 persen target penerima,”ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sempat menyinggung anggaran makan siang gratis dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Bendahara negara itu mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan postur APBN 2025 untuk disampaikan kepada pemerintahan berikutnya. "Kami memberikan kerangka besar, amplop besar atau amplop APBN yang nanti disampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini," ujar Sri Mulyani.

Advertising
Advertising

Dalam masa transisi pemerintahan dan untuk mendukung program-program presiden terpilih, Kementerian Keuangan juga telah menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkornisasi Pemerintahan Prabowo Gribran yang diketuai oleh Sufmi Dasco Jumat, 31 Mei 2024. Pertemuan tersebut juga dimuat dalam laman instagram Sri Mulyani. Ia menyambut kunjungan tersebut dan terbuka untuk berkoordinasi terkait anggaran untuk program-program baru.

Pilihan editor: Pakar Nilai Program Sarapan Bergizi Gratis ala Prabowo Bagus Tapi Berpotensi Fraud

Berita terkait

Utang Pemerintah Rp8,4 Kuadriliun, Tahun Depan Tambah Rp775 Triliun

13 jam lalu

Utang Pemerintah Rp8,4 Kuadriliun, Tahun Depan Tambah Rp775 Triliun

Tahun depan pemerintah berencana melakukan penarikan utang baru sebesar Rp775 triliun.

Baca Selengkapnya

Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Akademisi Sebut Prabowo Paham Dampaknya

1 hari lalu

Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Akademisi Sebut Prabowo Paham Dampaknya

Gerindra menyatakan jumlah kementerian di kabinet Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Masih Kaji Usulan Tarif Cukai MBDK 2,5 Persen

2 hari lalu

Kementerian Keuangan Masih Kaji Usulan Tarif Cukai MBDK 2,5 Persen

Pemerintah masih terus mengkaji penerapan tarif cukai berpemanis dalam kemasan. BAKN sebelumnya mengusulkan tarif sebesar 2,5 persen.

Baca Selengkapnya

Anggaran Program Quick Win Prabowo Naik jadi Rp 121 Triliun

2 hari lalu

Anggaran Program Quick Win Prabowo Naik jadi Rp 121 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkap anggaran untuk program quick win Prabowo Subianto ditambah menjadi Rp 121 triliun.

Baca Selengkapnya

Rocky Gerung Bicara Warisan Jokowi ke Prabowo: Utang Besar

2 hari lalu

Rocky Gerung Bicara Warisan Jokowi ke Prabowo: Utang Besar

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut warisan Presiden Jokowi ke Prabowo berupa utang dalam jumlah besar.

Baca Selengkapnya

Thomas Djiwandono Pastikan Program Quick Win Prabowo Tak Ganggu Kementerian

2 hari lalu

Thomas Djiwandono Pastikan Program Quick Win Prabowo Tak Ganggu Kementerian

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan program quick win Prabowo Subianto tidak akan menyerobot anggaran kementerian lain.

Baca Selengkapnya

Wamenkeu II Sebut Pagu Pendanaan IKN pada APBN 2025 Capai Rp15 triliun

2 hari lalu

Wamenkeu II Sebut Pagu Pendanaan IKN pada APBN 2025 Capai Rp15 triliun

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN

Baca Selengkapnya

Alasan Komisi II DPR Sebut Anggaran Pilkada Ulang Bisa Pakai APBN

3 hari lalu

Alasan Komisi II DPR Sebut Anggaran Pilkada Ulang Bisa Pakai APBN

Ketua Komisi II DPR mengatakan pengaturan mengenai pilkada ulang akan tercantum dalam Peraturan KPU.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Atas 5 Persen

5 hari lalu

Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Atas 5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 tetap stabil di atas 5 persen, tepatnya 5,06 persen (yoy).

Baca Selengkapnya

Defisit APBN Capai Rp 153,7 Triliun per Agustus 2024

5 hari lalu

Defisit APBN Capai Rp 153,7 Triliun per Agustus 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa defisit APBN hingga Agustus 2024 mencapai Rp 153,7 triliun atau sebesar 0,68 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya