Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 30 Mei 2024 18:34 WIB

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajukan kuota distribusi Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP Pertalite sebesar 31,33 juta kilo liter–33,23 juta kilo liter kepada Kementerian Keuangan untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran 2025.

“Proyeksi rentang volume JBT (jenis BBM tertentu) dan JBKP tahun 2025 adalah, untuk minyak solar sebesar 18,33–19,44 Kl, minyak tanah 0,154–0,546 Kl, Pertalite sebesar 31,33–33,23 juta Kl,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Batas atas dari proyeksi Pertalite tersebut sekitar 2 juta Kl lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kuota APBN untuk penyaluran Pertalite pada 2024, yakni 31,704 juta Kl, maupun kuota penyaluran Pertalite yang dialokasikan oleh BPH Migas sebesar 31,60 juta Kl.

Sebagai catatan, selisih antara kuota APBN (31,704 juta Kl) dengan kuota yang dialokasikan BPH Migas (31,60 juta Kl) diakibatkan oleh pencadangan Pertalite sebesar 100 ribu Kl untuk keperluan penyaluran Pertalite di Pertashop.

Erika menjelaskan bahwa untuk menentukan batas atas, BPH Migas menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM, dalam hal ini minyak solar, minyak tanah, atau Pertalite, serta asumsi pertumbuhan ekonomi.

Ia meyakini bahwa berlalunya pandemi COVID-19 telah mendorong peningkatan kegiatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi bahan bakar.

Peningkatan penyaluran Pertalite terlihat melalui data realisasi oleh BPH Migas. Pada 2022, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 29,49 juta Kl, kemudian naik menjadi 30,03 juta Kl pada 2023.

“Pertumbuhan konsumsi JBKP dari 2022 ke 2023 hanya sebesar kurang lebih 1,8 persen,” kata Erika.

Sedangkan, pada periode Januari–April 2024, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 9,996 juta Kl atau 31,63 persen dari total kuota yang dialokasikan oleh BPH Migas yang sebesar 31,60 juta Kl.

Berdasarkan peningkatan penyaluran yang tercatat oleh BPH Migas, Erika memperkirakan pada Desember 2024, realisasi penyaluran Pertalite dapat mencapai 31,511 juta Kl atau sebesar 99,71 persen.

“Terkait dengan proyeksi volume JBT dan JBKP untuk 2025, BPH Migas telah mengirimkan surat kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Februari 2024,” kata Erika.

Baca juga:

Jokowi Wajibkan Tapera, Kadin: Bagus, tapi Tak Semua Perusahaan Kuat Menanggungnya

Ada Apa di Balik Kisruh Impor Bawang Putih

Berita terkait

DPR Minta Perbaikan Layanan Penerbangan Jemaah Haji

4 jam lalu

DPR Minta Perbaikan Layanan Penerbangan Jemaah Haji

John Kenedy menyampaikan kekhawatirannya terhadap ketidaknyamanan yang dialami oleh para jamaah selama proses pemberangkatan dan kepulangan haji.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

5 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

Said Abdullah menuturkan, dalam wacana amendemen UUD 1945, yang perlu dipertegas adalah kebutuhan Indonesia ke depan.

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

8 jam lalu

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

Komisi XI DPR RI mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Bank Tanah.

Baca Selengkapnya

Pelni Usul PMN Rp 500 Miliar untuk Pembelian Satu Kapal Penumpang

9 jam lalu

Pelni Usul PMN Rp 500 Miliar untuk Pembelian Satu Kapal Penumpang

PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 500 miliar untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru.

Baca Selengkapnya

TB Hasanuddin Prihatin Serangan Siber Terus Berulang

10 jam lalu

TB Hasanuddin Prihatin Serangan Siber Terus Berulang

BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif

Baca Selengkapnya

Aria Bima Mendorong Solusi Pertambangan Timah Ilegal

13 jam lalu

Aria Bima Mendorong Solusi Pertambangan Timah Ilegal

Panja Timah ingin memitigasi proses penambangan timah ilegal di Bangka setelah melihat langsung perbedaan tambang ilegal dan legal.

Baca Selengkapnya

DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

1 hari lalu

DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

Menurut Ace, keputusan pengalihan kuota haji tambahan tak sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag

Baca Selengkapnya

Badan Usaha Penyedia BBM Ramai Turunkan Harga Awal Juli, Pakar Sebutkan Alasan Harga Pertamina Masih Tetap

1 hari lalu

Badan Usaha Penyedia BBM Ramai Turunkan Harga Awal Juli, Pakar Sebutkan Alasan Harga Pertamina Masih Tetap

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arrangga menganggap penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di PT Pertamina (Persero) yang menahan harga karena belum stabilnya harga minyak dunia

Baca Selengkapnya

Rincian Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2024

1 hari lalu

Rincian Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2024

Harga BBM PT Pertamina (Persero) untuk nonsubsidi atau jenis bahan bakar umum di SPBU per 1 Juli 2024 tak berubah.

Baca Selengkapnya

KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024

1 hari lalu

KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024

KPK mengungkapkan sudah ada 100 orang tersangka kasus korupsi yang diproses selama 2024 berdasarkan data per 31 Mei.

Baca Selengkapnya