TEMPO.CO, Jakarta - Ramai pemberitaan soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau harga BBM per 1 Juni 2024 belakangan ini akhirnya ditanggapi oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.

Ia menjelaskan, hingga kini pihaknya masih mengkaji harga bahan bakar minyak atau BBM. Hasil kajian itu yang akan menjadi masukan untuk mengusulkan kenaikan harga BBM atau mempertahankan harga bahan bakartersebut.

"Masih kami review," katanya kepada Tempo saat dihubungi pada Kamis, 30 Mei 2024.

Setidaknya ada tiga aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan arah harga BBM, untuk naik atau tidak. Tiga aspek itu adalah harga minyak mentah dunia, Mean of Plats Singapore atau MOPS, serta nilai tukar mata uang.

Per hari ini, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada pada kisaran US$ 79,08 per barel. Harga ini turun bila dibandingkan dengan harga kemarin yang ditutup sebesar US$ 79,32 per barel.

Sementara itu, MOPS merupakan harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. MOPS adalah bagian biaya perolehan atas penyediaan BBM jenis bensin dan solar dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor, sampai terminal BBM.

Merujuk laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penghitungan konversi MOPS satuan dolar AS per barel menjadi rupiah per liter menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan kurs tengah Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24, satu bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan. Adapun satu barel sama dengan 159 liter.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, sebelum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM pada bulan Juni.

"Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024.

Untuk tahun ini, pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun. Masing-masing sebesar Rp 113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2024 di Jakarta pada Senin lalu mengatakan subsidi yang dibelanjakan pemerintah sampai April 2024 senilai Rp 51,8 triliun. Adapun rinciannya untuk subsidi energi sebesar Rp 42,4 triliun dan subsidi non-energi Rp 9,4 triliun.

Jokowi juga mengatakan, kemampuan APBN untuk mensubsidi BBM akan dihitung dengan pertimbangan harga minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik. Menurut dia, seluruh aspek tersebut akan dikalkulasi dan dihitung dengan pertimbangan yang matang.

"Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.

Sedangkan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM hingga Juni 2024. Di sisi lain, gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak.

"Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (ditahan), pertimbangannya kan kita baru pulih, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," tutur Arifin.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan Editor: Terpopuler: Jokowi Buka Suara soal Harga BBM Naik per 1 Juni, Kontroversi Potongan Gaji Karyawan untuk Tapera